Caption Foto : Sekretaris Daerah Dr. Akh Jazuli saat membuka sosialisasi pelayanan Aminduk tingkat desa

mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan tingkat Desa se Kabupaten Jombang dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yang diwakili Sekretaris Daerah Dr. Akh. Jazuli. Dihadiri Asisten 1 Drs. Purwanto MKP, Kabag. Pemerintahan Drs. Bambang Sriadi dan Kepala Dispendukcapil Drs. Masduki Zakaria MSi serta diikuti operator desa dari 147 desa. Bertempat di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang. Senin (13/9/2021)

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Dr. Akh Jazuli menyampaikan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan terus  mendorong upaya-upaya pendekatan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa, sehingga masyarakat mampu mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat.

“Kunci sukses keberhasilan pelayanan adalah pada pendekatan dan percepatan pelayanan. Sehingga pelayanan administrasi kependudukan yang tadinya ada di Kecamatan harus bisa digeser sampai ke Tingkat Desa. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, cukup hanya datang di kantor desa masing-masing untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan,” terangnya.

Meski saat ini kasus Covid 19 di Kabupaten sudah menurun, Sekda tetap mengingatkan agar masyarakat tidak lengah, tetap disiplin protokol kesehatan terlebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan menjadi dasar dari semua pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dengan menggunakan NIK sebagai basis datanya dan Perangkat Desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

“Kami mengapresiasi adanya inovasi – inovasi yang telah diterapkan Dispendukcapil seperti Ning Yaonah (Nikmatnya Ngantri dan Pelayanan Online Mudah) dan Cak Ngateso (Cetak Pengajuan Teko’ Deso). Kami berharap operator desa harus mampu mentransformasikannya di desa masing-masing karena pendekatan dan percepatan pelayanan hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Terapkan ilmu yang telah didapatkan dari sosialisasi ini sehingga akan tercipta pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat kita,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Drs. Masduki Zakaria M.Si mengatakan pelayanan administrasi kependudukan untuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat desa kita belum maksimal sehingga Dispendukcapil memberikan sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan tingkat Desa se Kabupaten Jombang. Karena masih pandemi dan PPKM level 2, pembukaan sosialisasi tersebut diikuti operator desa sekitar 147 desa dari 10 kecamatan dan desa dari 11 kecamatan akan diagendakan selanjutnya.

“Saat ini kita berikan sosialisasi agar nanti desa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat. Jadi program pendekatan dan percepatan pelayanan ini harus mentaati aturan yang sudah di amanahkan di Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,” jelasnya.

Lanjut Masduki, pemerintah desa harus memahami data – data yang dibutuhkan di dalam mencukupi persyaratan sehingga masyarakat tidak terkesan bolak balik atau ribet. Selain itu, terkait surat edaran dari Dispendukcapil Provinsi Jawa timur tidak diperbolehkan adanya persyaratan tambahan misalnya bisa mengurus KK atau KTP harus bayar pajak dulu karena pajak itu merupakan kewajiban tetapi kalau mengurus KK atau KTP itu hak warga. 

Jadi pelayanan di Dispendukcapil harus murni mengacu pada Perpres yang ada. Sementara administrasi yang bisa di urus melalui desa adalah KK (kartu keluarga), KTP, surat pindah desa, akta kelahiran, hanya saja administrasi yang bisa di cetak di desa hanya KK dan akte kelahiran untuk sementara ini. 

“Semua desa akan mendapatkan akun dari kami sesuai dengan nama desa masing-masing agar   bisa upload file scene yang di butuhkan jadi dari desa pendaftarannya melalui online sehingga kalau ada desa  mencetak data di desa lain tidak bisa akan ketahuan kami. Untuk itu, kami minta Dinas Kominfo untuk membantu terkait jaringan yang di desa karena memakai jaringan khusus VPN karena kalau memakai jaringan publik takutnya data kebobolan. Makanya operator desa yang diikutkan sosialisasi harus mengikuti sampai selesai dan bisa menerapkan di desanya,” pungkasnya. (lis)