Caption Foto : Kabag. Hukum Abdul Majid Nindy Agung saat ditemui diruang kerjanya

mediapetisi.net – Kepala desa yang menolak PTSL akan dikenakan sanksi, sebab merugikan masyarakat yang harusnya mendapat sertifikat secara gratis. 

“Apabila ada kepala desa tidak mengikuti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau menolak PTSL, artinya merugikan masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk sertifikat gratis,” terang Kepala Bagian Hukum Setdakab Jombang, Abdul Majid Nindy Agung saat ditemui di ruang kerjanya. Jum’at (2/7/2021)

Prinsipnya Bupati tidak bisa memberikan sanksi kepada kepala desa kalau tidak ada usulan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui Camat. Kalau sanksinya memang dari Bupati dengan mendapatkan usulan dari BPD karena memang BPD merupakan perwakilan dari masyarakat, artinya apabila memang pihak desa tidak mau atau menolak masyarakat bisa mengadukan pada BPD.

“Selanjutnya Bupati akan memerintahkan kepada Inspektorat untuk memeriksa benar tidaknya yang diadukan oleh BPD, jika benar nanti ada rekomendasi dari Inspektorat kepada Bupati dan Bupati akan memberikan keputusan sanksinya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk wajib atau tidaknya desa mengajukan PTSL bukan kewenangan Bagian Hukum Setdakab Jombang memberikan jawaban sebab hal tersebut merupakan hak dari BPN (Badan Pertahanan Nasional).

“Harapan kami setiap desa sebaiknya mengajukan karena ini juga termasuk menolong masyarakat, apalagi PTSL ini gratis jika tidak diambil tentunya masyarakat rugi sebab tidak mendapatkan sertifikat gratis,” pungkas Agung. (lis)