Caption Foto : Gubernur Khofifah saat pemaparan

mediapetisi.net – Sebagai upaya untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pembangunan dan isu-isu strategis beserta arah kebijakannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya. Kamis (15/4/2021)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional merupakan wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. 

“Hal ini juga sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka fokus pembangunan di Jatim Tahun 2022 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.

“Ada beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jatim bahkan nasional seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan Jatim, tingginya kemiskinan pedesaan, angka kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya. Sehingga fokus di tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah selatan, kesehatan dan SDM ini kami harap bisa betul-betul membuat tagline Jatim Bangkit dapat terlaksana,” ungkap Khofifah.

Menurut Khofifah, untuk menyelaraskan RKP dengan RKPD Jatim di Tahun 2022, terdapat tujuh rancangan prioritas pembangunan Jatim yakni pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan Infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.

“Kemudian juga peningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan Sumber Daya Energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur,” terangnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, seperti tertuang dalam Perpres No.80 Tahun 2019, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

“Total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 294,34 Triliun. Kami harap hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, mengungkit percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Jawa Timur,” harapnya.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2015 hingga 2019 tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik dan berada diatas capaian nasional. Namun seiring dengan mewabahnya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,39 persen dan berada di bawah capaian nasional yang terkontraksi sebesar minus 2,07 persen.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja perekonomian Jatim masih tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan posisi Jatim sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta, serta mampu menyumbang perekonomian nasional sebesar 14,57 persen, terbesar kedua setelah DKI Jakarta. 

Walaupun di Tahun 2020 perekonomian nasional mengalami resesi, namun Khofifah menyebut kondisi ini tidak menyusutkan iklim investasi yang berkembang di Jatim. Hal ini terbukti dengan capaian peningkatan kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pada Tahun 2020 dengan nilai 57,7 Triliyun serta investasi PMA sebesar 22,6 Trilliun atau total sebesar 78,3 persen atau mengalami pertumbuhan 33,8% persen y o y dari seluruh investasi di Jatim. 

“Kinerja investasi Provinsi Jawa Timur ini merupakan investasi yang tertinggi sejak tahun 2016 dan tertinggi PMDN secara nasional. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa perekonomian Jawa Timur telah mulai Bangkit,” jelasnya. 

Tidak hanya itu, perkembangan Indeks Theil di Jawa Timur pada tahun 2015 – 2019 juga menunjukkan kencenderungan meningkat yaitu dari 0,3046 pada tahun 2015 menjadi 0,3182 tahun 2019. Namun, berdasarkan hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur, capaian Indeks Theil tahun 2020 sebesar 0,3077, mengalami penurunan 0,0102 dibanding tahun 2019. 

Sedangkan di tingkat kemiskinan, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Jawa Timur mencapai 11,46 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 4,58 Juta jiwa. Hal ini merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya tingkat pengeluaran perkapita masyarakat. Namun bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah mampu mencegah tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Berbeda dengan tingkat kemiskinan yang mengalami kenaikan akibat dampak pandemi Covid-19, lanjutnya, tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur yang diukur dengan Gini Ratio pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2019 yakni sebesar 0,364. 

“Selain itu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, bahwa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan daerah berbasis eletronik. Artinya bahwa RKPD Tahun 2022 harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” pungkas Khofifah. (Hms/lis)