Caption Foto : Kanit Turjawali Mulyani saat diwawancarai

mediapetisi.net – Kanit Turjawali Satlantas Polres Jombang IPTU. Mulyani memaparkan syarat dan mekanisme pengawalan Jalan pada dasarnya menggunakan sarana dan prasarana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas tidak ada seorangpun mempunyai hak untuk diutamakan kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mulyani bahwa peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hak utama tersebut diatur dalam peraturan pemerintah PP Nomor 43 Tahun 1993. Sedangkan dalam pasal 65 ayat 1 disebutkan bahwa pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas diantaranya kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, Ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas,  kendaraan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden) atau pemerintah asing yang menjadi tamu Negara, iring-iringan pengantar Jenazah, konvoi pawai atau kendaraan orang cacat dan kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. 

“Semua kendaraan tersebut wajib didahulukan dalam berlalu lintas karena  kendaraan yang mendapatkan prioritas tersebut berdasarkan ayat 2 pasal 65 PP dan harus disertai dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain dalam ayat 3 ditegaskan lagi petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut dalam ayat 4 ditambahkan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a sampai e,” terangnya.

Sementara itu, kewenangan pengawalan Jalan oleh Polri, esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan baik terhadap kendaraan yang dikawal maupun pengguna jalan lain yang berada disekitar kendaraan yang dikawal karena menyangkut pengamanan.  Pihak yang paling berwenang adalah Polri karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri.

“Pasal 14 ayat 1 huruf A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan konsekuensi pengguna jalan lainnya,” jelas Mulyani.

Bila terdapat tindakan pengawalan Jalan maka terjadi kewajiban kepada pengguna jalan lain untuk memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal dalam Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 1993 ditegaskan bahwa dalam keadaan tertentu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan diantaranya memberhentikan arus lalu lintas atau pemakai jalan tertentu, memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus, mempercepat arus lalu lintas, memperlambat arus lalu lintas dan mengubah arah lalu lintas.

“Sedangkan dalam Pasal 34 ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 1993 juga ditekankan pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas polisi. Kemudian ayat 2 dipertegas lagi perintah yang diberikan oleh petugas polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas,” pungkas Mulyani. (yn/lis)