8 Fraksi DPRD Kabupaten Jombang Setujui dan Tetapkan APBD Tahun 2021
Caption Foto : Wabup Sumrambah didampingi pimpinan DPRD saat menandatanganani program Perda 2021
mediapetisi.net – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang penyampaian pendapat akhir Fraksi-Faksi DPRD terhadap jawaban Bupati Jombang atas Raperda tentang R-APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021 dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi. Dihadiri Wakil Bupati Jombang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Perwakilan Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, Direktur Bank Jombang dan Perwaķilan Bank Jatim. Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Rabu (25/11/2020)
Ketua DPRD H. Mas’ud Zuremi menyampaikan bahwa kehadiran anggota DPRD yang mengikuti Rapat Paripurna yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan yakni dari jumlah 50 orang anggota DPRD dan yang hadir sebanyak 41 orang dewan yang ada sudah bisa mewakili rapat sesuai aturan dalam melaksanakan rapat paripurna.
“Rapat paripurna hari ini merupakan pendapatan akhir fraksi-fraksi DPRD Jombang terhadap jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi pada pembahasan Raperda 2021 dan delapan fraksi semua telah menyepakati R-APBD 2021,” ungkapnya.
Sedangkan anggaran pendapatan daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 2.609.852.238.118 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat dan lain sebagainya.
“Untuk anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.766.852.238.118 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 157 milyar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang akan ditutup dari pembiayaan daerah,” terang Mas’ud.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Sumrambah mengatakan, untuk pembahasan RAPBD 2021 berjalan cukup lancar meski ada perdebatan saat pembahasan. Dalam pembahasan tentu ada perdepatan, karena mencari program-program yang benar-benar urgent yang harus segera dijalankan karena untuk kepentingan umum, dan juga mengawal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Dalam pembahasan memang dinamikanya berkembang terus. Tapi pada akhirnya semua fraksi menyetujuinya,” pungkasnya. (yn)
