Caption Foto : Wakil Ketua Komisi D M. Syarif Hidayatullah saat diwawancarai awak media
mediapetisi.net – Ditemui awak media di depan Ruang Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Syarif Hidayatullah yang menghadiri acara Kunjungan Kerja Menteri Desa ke Kabupaten Jombang, berbicara mengenai sekolah tangguh. Sabtu (8/8/2020).
Syarif yang akrab dipanggil Gus Sentot mengatakan bahwa saat ini telah banyak didirikan kampung tangguh, wisata tangguh, pasar tangguh tetapi masih terdapat kerumunan, serta sebagian orang yang tidak menggunakan masker.
“Akan tetapi, apabila diadakan sekolah tangguh tentu pelaksanaannya akan lebih tertib sebab, siswa akan takut dengan sanksi atau hukuman yang didapat ketika mereka melanggar protokol kesehatan yang ada,” ucapnya.
Lanjut Gus Sentot, sekolah tangguh merupakan jawaban atas keresahan yang kini terjadi dikalangan wali murid. Apabila memang harus tetap menggunakan daring maka harus ada standart tertentu agar tidak ada kesulitan yang dihadapi, orang tua harus memiliki kemampuan dalam membimbing anaknya di rumah, serta memahami teknologi.
“Standartnya mereka tidak ada kesulitan, orang tua yang membimbing ada kemampuan. Karena selama ini yang mengerjakan tugas mayoritas orang tua. Banyak kesulitan yang keluhkan oleh orang tua, orang tuanya tidak paham akan teknologi, itu kan bermasalah. Saya berharap ada sekolah tangguh karena permasalahan ekonomi orang tua siswa mengenai tidak adanya kuota maupun tidak memiliki handphone menjadi tanggung jawab bersama. Berfikir bersama mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini. Tetap saja sistem daring ini kurang efektif dari pada tatap muka,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan mengenai sekolah tangguh akan didukung secara penuh, dengan harapan dalam pelaksanaannya tetap mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sedangkan permasalahan kuota internet memang sebagian dana dari BOS dapat digunakan untuk pembelian kuota internet. Semua akan diserahkan kepada masing-masing sekolah, sebab dana BOS didapat langsung dari pusat.
“Untuk presentasenya ditentukan masing-masing terkait dengan jumlah anggaran di masing-masing sekolah. Jadi mereka bisa menentukan siapa yang dapat, itu dituangkan dalam bentuk keputusan dari Kepala Sekolah,” pungkasnya. (Ila)
