Caption Foto : Pemkab Jombang dan DPRD kabupaten Jombang saat Rapat
mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang bersama DPRD Kabupaten Jombang menggelar rapat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19. Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Rabu (8/4/2020)
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab saat diwawancarai awak media mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan covid-19. Sebanyak Rp. 78 Milyar yang sudah disiapkan Pemerintah Kabupaten Jombang hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam wabah covid-19 di Kabupaten Jombang.
“Dana Rp. 78 Milyar itu akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan covid-19 mulai promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah covid-19. Masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akan diberikan bantuan sosial berupa sembako perkeluarga mendapatkan 10 kg beras, 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng,” terangnya. Masyarakat yang nanti akan mendapatkan bantuan sosial di data oleh masing-masing desa dan akan kami seleksi. Dasar penerima bantuan sosial tersebut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena Pemkab telah melakukan sinkronisasi, masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat akan dibantu melalui program bantalan sosial dari Pemerintah Kabupaten Jombang, jelas Mundjidah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi saat diwawancarai awak media mengatakan bahwa masa darurat Covid-19 sampai 29 Mei 2020 manakala kalau tidak selesai sampai 2 dan 3 bulan dari mana anggarannya. Untuk itu, kita harus menyiapkan anggaran terlebih dahulu seandainya dampak covid sampai 3 bulan ke depan belum selesai.
“Kita sudah siap dengan segala resiko yang harus kita hadapi bersama karena ekonomi masyarakat ini juga harus kita tangani selain kesehatan dampak dari Covid-19, tetapi yang lebih berat adalah dampak ekonomi masyarakat yang mulai hari ini sudah terasa turun sangat banyak masyarakat yang sudah tidak punya penghasilan. Bagaimana 3 bulan kedepan karena masyarakat setiap hari membutuhkan makanan. Misal pedagang sayur, Pedagang di sekolah biasanya dapat penghasilan perhari 20 ribu sampai 30 ribu karena ada covid-19 tidak bisa jualan. Ini tugas kita semua termasuk tugas pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dengan usaha, ikhtiar dengan anggaran yang bisa dikumpulkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Terkait pemerintah yang menyatakan bahwa PKL tidak boleh berdagang selama 3 bulan di beberapa titik seperti itu yang di alun-alun tidak boleh jualan menurut Mas’ud bukan tidak boleh jualan tetapi menata hari jualnya, jamnya yang tidak diperkenankan manakala dari para penjual-penjual dan seterusnya karena menjadi tempat berkumpulnya orang bertemunya orang. Semua itu bagian upaya dari pada pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, dengan banyaknya orang itulah harus dihindari sehingga pemerintah berpikir bagaimana dari mereka PKL yang tidak bisa jualan.
“Dari hasil rapat tadi akan diberikan bantuan dengan pendataan yang masih oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa yang akan diberikan bantuan dari anggaran yang sudah terkumpul termasuk anggaran 78 miliar. Salah satunya warga yang sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin itu akan mendapatkan beras 10 kg, 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng. Kita dorong betul-betul pendataan ini bagi orang-orang yang berhak menerima jangan sampai orang yang punya berpenghasilan lebih masih tetap minta bantuan pemerintah. Anggaran 78 milyar untuk penanganan covid-19 tidak hanya permasalahan kesehatan APD, masker dan yang terpenting lagi adalah dampak yang hari ini mulai terasa di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.