Hearing Komisi A DPRD Jombang dengan Pemerintah Desa Mojowarno Terkait ADD dan DD

256

Caption Foto : Suasana Hearing di Komisi A DPRD Jombang

mediapetisi.net – Hearing dengar pendapat Komisi A DPRD Jombang dengan Pemerintah Desa Mojowarno terkait ADD Tahap 2 dan 3 tidak cair dan DD Tahun 2019 tidak cair sama sekali. Bertempat di Ruang rapat komisi A DPRD Kabupaten Jombang. Jum’at (14/2/2020)

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang H. Andik Rahmad Basuki saat diwawancarai mengatakan bahwa hearing kali ini terkait dengan ADD yang tidak bisa cair di tahap II dan III tahun 2019 yang didalamnya terdapat siltap dari perangkat desa Mojowarno dan tidak mendapatkan siltap sejak bulan Juni – Desember karena ada oknum kepala Desa yang menggunakan dana tersebut untuk kegiatan pribadinya mencapai sekitar 174  juta dan 74 juta untuk pajak. Sehingga pemerintah daerah karena itu merupakan persyaratan penting yang tidak dipenuhi termasuk LPJ nya, sehingga tidak bisa dicairkan DD tahun 2019 karena tahun 2018 belum bayar pajak namun ADD masih digunakan sehingga diberhentikan di tahap II dan III tidak bisa cair.

“Untuk DD tidak muncul sama sekali di tahun 2019, sedangkan ADD nya muncul hanya di tahap I saja, karena untuk operasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang mengakibatkan hal tersebut yang saat ini telah mencapai di ranah Kepolisian,” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur Eka Suprasetya mengatakan semua sudah melalui mekanisme yang ada, sehingga inspektorat tidak dapat menjustifikasi seseorang karena tidak memiliki ranah hukum, hanya ATH yang nantinya memberikan.

“Inspektorat memberikan rekomendasi pengembalian keuangan Desa yang telah dibawa oleh kepala Desa Mojowarno. Tidak ada pencabutan, penindakan merupakan tindak lanjut pertanggungjawaban yang hingga kini belum selesai. Pada tahun 2020 di cut off dan tidak mengetahui ranah hukum kedepannya, karena kepala desanya baru. Semua itu harus ada berita acara yang telah ditekankan kepada semua desa untuk membuat berita acara,” tegasnya.

Menurut Sekretaris Desa Mojowarno, mulai tahun 2019 Desa Mojowarnobhanya menerima ADD tahap pertama dengan persoalan yang harus diselesaikan dan ketika dana di cairkan secara global yang secara otomatis didalamnya terdapat pajak yang didalamnya juga ada laporan pertanggungjawaban pajak, kendalanya berada pada pajak tersebut.

Pada tahun 2018 ada pula pajak yang belum terselesaikan, karena global yang terinclude pada pajak yang belum terbayarkan, sehingga LPJ belum dapat dinamakan LPJ, sisi tersebut yang akhirnya mempengaruhi semuanya.

“Saat ini langkah yang dilakukan berupa hearing terkait hal tersebut yang dilakukan untuk mencairkan dana dan ada hukum diatasnya agar mencarikan solusi agar Siltap di bulan Juli hingga Desember 2019 juga terbayarkan. Tahun 2019 karena ADD yang secara otomatis tidak ada pembangunan fisik, adanya hanya biaya operasional dari pemerintahan desa, ada pula siltap, lembaga RT RW, tunjangan dari ADD itu,” terangnya.

Sedangkan Tokoh Masyarakat Desa Mojowarno H. Ahmad Tohari mengatakan bahwa ada keluhan dari masyarakat desa Mojowarno, hearing tersebut dicari solusinya dan harus di RDP. Dihearing yang didapati bahwa DD selama tahun 2019 tidak keluar sama sekali, sedangkan ADD yang merupakan dana operasional hanya didapatkan pada tahap I yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dan dalam waktu 10 bulan ketahanan mental, fisik dan dompetnya seseorang akan berkurang, sehingga memerlukan bantuan tersebut, karena DPRD memiliki hak tentang LPJ dan didapatkan hasil bahwa hal yang prosedur berkaitan dengan hukum dan aturan yang tidak dapat dikeluarkan sehingga diselenggarakan rapat RDP untuk mencari solusi yang menjadi kejadian luar biasa (KLB). 

“Jombang memiliki 306 Desa/kelurahan, satu desa yang mengalami Mojowarno, sehingga perlu memisahkan masalah tersebut. Kepala Desa Catur menyalahkan gunakan keuangan Desa lebih dari 70 juta dan 170 juta dengan total 248 juta yang merupakan tindakan hukum,” ucapnya. Desa mendapatkan panismen, karena tidak memberikan ADD merupakan tindakan panismen kepada Desa karena uang dibawa lari oleh kepala desa yang lama. Komisi A juga meminta agar memisahkan hal tersebut