Caption foto : suasana rapat

mediapetisi.net – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang gelar Rapat yang dipimpin Kasatpol dan pejabat struktural di Satpol dengan Camat jombang dan 3 Kepala Desa diantaranya Desa Kepatihan, Desa Mojongapit dan Desa Pulo Lor. Dari masing – masing Desa tersebut membawa  perwakilan Linmas. Rapat tersebut terkait Gerakan Jombang Tertib Melalui Pemberdayaan Linmas Dalam Bentuk Satgas Ketertiban Umum. Bertempat di Ruangan Kasatpol PP Kantor Satpol PP Kabupaten Jombang. Kamis (27/6/2019)

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Ali Arifin mengatakan rapat di pimpinan Kepala Satpol PP merupakan bagian dari pilot Proyek / sampling saja, terkait Tersusunnya Proyek Perubahan Diklatpim III / 5 Tahun 2019. 

“Target jangka pendek adalah SK Kasatpol PP tentang pedoman pelaksanaan Satgas Ketertiban umum Satpol PP bersama Satlinmas dan atas menjawab kurangnya tenaga Satpol, Linmas sebagai solusinya. Setelah Rapat dilaksanakan apel dilanjutkan dengan operasi,” ungkapnya. 

Lanjut Ali, rapat tersebut termasuk membahas 3 isu besar dari laporan masyarakat. Sedangkan operasi tim Satpol PP dibagi 3 diantaranya tim pertama mengatasi masalah PKL yang ada di Sambong kearah Tol, tim kedua menindak permasalahan anak jalanan yang telah mengganggu di jalan-jalan protokol dan tim ketiga melakukan penertiban iklan baliho karena ada beberapa titik yang di paku di pohon tentunya melanggar Perda.

“Operasi khusus dalam sekali operasi langsung menangani 3 isu. Dalam hal ini,  telah membentuk satgas ketertiban umum yaitu antara Sat Pol PP bekerjasama dengan Satlinmas. Linmas kita libatkan atas surat keputusan KasatPol, kedepannya agar bisa terwujud tidak hanya di kota Jombang dan di kecamatan Jombang saja, tetapi bisa mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga surat keputusan kedepan langsung dari Bupati bukan dari Kasatpol lagi,” tegasnya.

Satgas ketertiban umum antara Satpol dan Linmas ada 3 tugas pokok serta fungsi yang akan dilakukan eksperimen, diantaranya penertiban PKL. Penertiban tersebut kedepanya akan melibatkan Desa di 21 Kecamatan. Selain itu, penertiban tentang anak jalanan dan penyakit masyarakat asusila serta penertiban iklan baliho di pinggir jalan. Untuk sanksi telah di atur dalam Perda mulai dari sanksi teguran sampai sanksi pidana, pungkas Ali. (yun)