Caption foto : dirjen pengadaan perumahan saat tunjuk rumah yang belum Jadi

JOMBANG :Peresmian Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2018 dengan “Membangun Indonesia Dari Desa Menuju Tanjungwadung Bermartabat”. Dihadiri Dirjen Penyediaan Perumahan, Anggota DPR RI, Wakil Bupati, Asisten 2, Kepala OPD, Kepala Desa dan Masyarakat. Bertempat di Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Rabu (7/11/2018)

Kepala Desa Tanjungwadung Supono menyampaikan terimakasih kepada Presiden RI H. Joko Widodo melalui Dirjen Pengadaan Perumahan dan Mbak Estu Anggota DPR RI yang telah memberi bantuan Stimulan Perumahan Swadaya warga Desa Tanjungwadung.

“Alhamdulilah BSPS tahun 2018 di desa Tanjungwadung sudah terealisasi 153 rumah. Harapan kami masih ada rumah yang tidak layak huni untuk tahun 2019 ada 85 rumah dan pengembangan jembatan di Dusun pasir bisa terealisasi. ungkapnya

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi ketika diwawancarai mengatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sesuai data Kementerian PUPR di Kabupaten mendapatkan 1.600 BSPS yang sudah terealisasi. Penerima program BSPS  ini sifatnya stimulan. Artinya  bantuan tersebut untuk membakar semangat warga membangun rumah agar lebih layak ditinggali.  

“Tahun 2018 ini  kan penerima BSPS  mendapatkan Rp 15 juta, tetapi tahun 2019 mendatang  meningkat jadi Rp 17,5 juta. Dari jumlah itu Rp 15 juta untuk pengadaan material dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang,” ujarnya.

Sesuai dengan programnya, penerima program BSPS  diharapkan  sudah memiliki material sebagai pendukung program rehabilitasi rumah.  “Harapan kami warga penerima program BSPS ini sudah punya material untuk mendukung program, jika sekadar mengadalkan program BSPS dari pemerintah yang Rp 17,5 juta itu jelas tidak akan cukup,” ucap Khalawi.

Sementara terkait kunjungannya sebenarnya ingin memastikan data masuk ke Kementerian PUPR sudah sesuai dengan fakta dilapangan. “Saya ingin memastikan bahwa data yang masuk  sudah sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Khalawi.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengatakan, jumlah penerima program BSPS di Jombang ditingkatkan jumlahnya. Karena  sesuai fakta, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jombang mencapai  1.600 rumah untuk tahun 2018. 

“Kami akan berjuang agar tahun 2019 yang belum mendapatkan RTLH melalui program BSPS bisa terealisasi,” harapnya. 

Terpisah Ny Sri Wilujeng (45) warga dusun Pasir Desa Tanjungwadung mengatakan, bersyukur masuk dalam program BSPS. Tentunya  hal itu jadi penyemangat keluarganya membangun rumah agar layak dihuni. Sejauh ini suaminya, berusaha mencetak batako dan  kusen pintu. “Kami bersyukur masuk program BSPS dari Pak Jokowi paling tidak, jadi penyemangat keluarga saya,” ujarnya. (yun)