Caption foto :Faizudin, bacaleg dari partai Demokrat Jombang

JOMBANG :Banyaknya fenomena oknum anggota dewan yang ditahan oleh KPK karena terlibat masalah korupsi membuat seorang bakal calon anggota legislative (Bacaleg) DPRD Jombang, dari partai Demokrat mengajak dan menyerukan pada bacaleg lainnya untuk tidak menggunakan praktek politik uang.

Hal ini diungkapkan oleh Faizuddin Fil Muntaqobat, seorang pedagang kopi (red : bakul kopi), yang maju menjadi bacaleg pada pemilu 2019 nanti. Menurut Faiz dengan menggunakan praktek politik uang, sebagai modal seseorang yang ingin menjadi anggota dewan, maka nantinya tidak dipungkiri, seseorang tersebut akan mencari keuntungan dengan segala cara, termasuk korupsi, demi mengembalikan modal awalnya saat maju menjadi calon anggota legislative (Caleg).

“Banyak cerita dibalik layar DPRD dari Priode ke priode yang tidak menuntut kemungkinan menjadi didepan layar, maka dari itu monggo siapapun yang maju menjadi Caleg mari kita awali langkah pengabdian kepada bangsa ini dengan langkah Anti Money Politik sehingga saat menjadi Anggota Dewan tidak berprilaku Toma’ (red : berharap dapat uang dari SKPD yang ada),” ujar Faiz, pada sejumlah jurnalis, Jumat (27/7/2018).

Masih menurut penjelasan Faiz, banyaknya generasi muda yang maju menjadi bacaleg pada pemilu tahun ini, diharapkan mampu meberikan wajah baru pada demokrasi di kota santri. Selain itu generasi muda ini, juga belum terpapar racun korupsi.

“Generi muda yang belum terkontaminasi cerita dibalik layar semoga terhindar dari prilaku korup dan teruslah berjuang tak henti-hentinya dengan diawali Caleg Anti Money Politik,” tegas Faiz.

Disinggung mengenai apa yang menjadi motivasi, ia melakukan kampanye anti politik uang pada pemilu 2019 nantinya, Faiz menjelaskan bahwa, hidup di dunia ini hanya satu kali, dan ciptakanlah sejarah yang baik dalam perjalanan demokrasi di Jombang. Sehingga bisa menjadi cerita baik untuk generasi penerus nantinya.

“Hidup itu hanya sekali ,tulislah sejarah Caleg Anti Money Politik untuk diwariskan pada generasi yang akan datang. Sudah saatnya Politik Out of the box menguasai Gedung Dewan dengan diawali berkampanye Caleg Anti Money Politik,” tukasnya.

Sejak dilantik pada 1 Oktober 2014, sudah tujuh dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2014-2019 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan menerima suap. Tiga di antara mereka sedang menjalani hukuman penjara, dan yang lain masih menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ketujuh anggota legislatif itu berasal dari lintas partai dan komisi di DPR.(elo)