Caption Foto : Bupati Jombang bersama Sekda, Kepala OPD, Kades dan Tim Monitoring
mediapetisi.net – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Jombang tahun 2024 dibuka Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten 1, Kepala OPD, Tim Monitoring Musrenbang Bappeda, Forkopincam Ngoro, Kepala UPTD, Kepala Desa se Kecamatan Ngoro, Ormas, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Bertempat di Pendopo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Senin (30/01/2023)
Bupati Mundjidah menyampaikan Musrenbang merupakan salah satu pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Itu tahapan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam penyusunan dokumen RKPD untuk menyampaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Ada beberapa kebijakan pembangunan daerah untuk penyusunan perencanaan tahun 2024.
“Kebijakan kegiatan prioritas Kecamatan di tahun 2024 kami anggarkan melalui program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dimana program tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian Kecamatan Ngoro pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran PIK pada sebesar Rp. 1.226.531.721 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Alokasi tersebut diprioritaskan untuk kegiatan infrastruktur. Anggaran tersebut bisa dialokasikan melalui rapat musrenbang yang kita lakukan sekarang dengan mekanisme persetujuan bersama atas usulan prioritas yang disepakati melalui musrenbang desa atau pra musrenbang di kecamatan,” tutur Bupati Mundjidah.
Caption Foto : Kabid pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang Bappeda Jombang Sunendar saat diwawancarai
Sementara itu, Kabid pengembangan prasarana wilayah dan tata ruang Bappeda Jombang, Mokhamad Rakhmat Sunendar ketika diwawancarai mengatakan musrenbang di kecamatan Ngoro berjalan dengan lancar. Masyarakat dan perwakilan desa sudah menentukan prioritas terkait dengan rencana pembangunan di kecamatan Ngoro.
“Ada beberapa prioritas nantinya akan diusulkan di tahun 2024 ini masih tetap diproses. Karena musrenbang ini salah satu tahap yang dilalui. Setelah itu, kita nanti akan ada forum perangkat daerah. Sebagai lanjutan dari tahapan-tahapan untuk pelaksanaan RKPD ditahun 2024. Finalnya, akan dilaporkan penetapan APBD di bulan November sampai dengan Desember tahun 2023,” terangnya.
Lanjut Sunendar, Untuk tahun 2024 fokus di pembangunan infrastruktur karena tema di RPD terbagi menjadi 3 tahun yaitu, pembangunan infrastruktur, ditahun 2025 ada penguatan SDM terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan penguatan hirilisasi terhadap agrobisnis. Pastinya untuk proses tersebut akan panjang, dan durasi proses tersebut selama 1 tahun. Tahapan ini masih ke tahap 4 dari sekian belas tahapan yang dilakukan.
“Saya pikir cukup bersabar terlebih dahulu, karena proses ini masih panjang. Apapun usulan masyarakat tetap akan kita tampung. Tadi juga sudah ada hasil dari musyawarah desa dan musyawarah kecamatan untuk menentukan prioritas di kecamatan Ngoro. Prioritas terbesar adalah jalan dan sudah disepakati adalah pembangunan jalan kabupaten,” harapnya.
Ditempat sama, Camat Ngoro Endro Wahyudi ketika diwawancarai mengatakan Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan, guna membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa. Dan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan.
Menurut Endro, sebanyak 7 Desa di kecamatan Ngoro mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi jalan, sebanyak 8 desa mengusulkan pembangunan PJU dan sebanyak 7 Desa mengusulkan pembangunan atau rehabilitasi jitut. Pada kesempatan kali ini juga dapat disampaikan penerimaan dana di 13 Desa Tahun 2022 diantaranya ADD Rp. 5.219.345.000, DD 13.855.093.000, PDRD 95.933.544 dengan jumlah total keseluruhan Rp 19.823.662.500.
“Sedangkan PBB Desa se Kecamatan Ngoro Tahun 2022 sejumlah Rp 21.353.944.659 dan lunas 100%. Bulan Agustus atau lebih cepat 1 bulan dari target pelunasan yakni di bulan September, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kepala desa dan stakeholder terkait atas kerjasama dan kerja kerasnya selama Tahun 2022. Semoga tahun ini kinerja dan pembangunan di Kecamatan Ngoro dapat terlaksana dengan lebih baik lagi,” pungkas Endro. (iin)
