Caption Foto : Bupati Warsubi saat membuka Musrenbang di Peterongan
mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. dibuka Bupati Jombang Warsubi di Pendopo Kecamatan Peterongan. Rabu (4/2/2026)
Dihadiri Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Kepala OPD terkait, Forkopimcam Peterongan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Delegasi Desa, Kepala UPTD, Kepala Sekolah, Perwakilan Organisasi Perempuan dan Kemasyarakatan.
Forum strategis ini mempertemukan delegasi dari lima kecamatan, yakni Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, dan Jogoroto, guna menyelaraskan usulan pembangunan tingkat desa dengan prioritas daerah.
Dalam arahannya, Bupati Jombang menekankan bahwa Musrenbang tahun ini merupakan instrumen krusial untuk menyelaraskan usulan desa dengan prioritas nasional. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, infrastruktur, serta dukungan penuh terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Musrenbang adalah momentum untuk penajaman dan kesepakatan terhadap usulan pembangunan. Seluruh program harus terintegrasi untuk mendukung kualitas hidup rakyat, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.
Untuk tahun 2027, Pemkab Jombang mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”. Strategi ini bertujuan menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai fondasi yang terhubung langsung dengan industri pengolahan dan pasar digital.
Sebagai bentuk transparansi, Bupati memaparkan capaian pembangunan yang akan berjalan di tahun 2026 sebagai hasil Musrenbang tahun sebelumnya. Pembangunan tersebut meliputi peningkatan jalan di berbagai ruas strategis dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lima kecamatan peserta.
Lebih lanjut, Bupati mengumumkan transformasi kebijakan melalui Prioritas Kecamatan dan program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera). Setiap kecamatan akan mendapatkan alokasi peningkatan jalan kabupaten sebesar Rp1 Miliar dan PJU sebesar Rp200 Juta.
Bupati Warsubi juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat melalui penciptaan wirausaha baru. Jika sebelumnya setiap dusun ditargetkan mencetak satu wirausaha, kini target tersebut ditingkatkan menjadi tiga wirausaha baru per dusun.
“Kami ingin setiap dusun memiliki penggerak ekonomi. Melalui stimulan modal sebesar Rp.5 juta per orang, masyarakat didorong memulai usaha mikro produktif seperti budidaya puyuh, selanjutnya bisa meningkat ke telur ayam dan telur bebek. Semuanya butuh proses dan waktu. Fokus kita bukan sekadar memberi modal, melainkan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dari tingkat akar rumput. Kami yakin ini bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya,” harapnya.
Langkah ini selaras dengan tren positif penurunan angka pengangguran di Jombang. Bupati Warsubi menyebut bahwa pada akhir 2024 angka pengangguran berada di 28.700 jiwa, dan berhasil ditekan menjadi 25.600 jiwa pada tahun 2025. Penurunan sebanyak 3.100 jiwa ini merupakan hasil sinergi pemerintah dengan sektor swasta dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Dengan asumsi angkatan kerja 2025 bekerja semua, kurang lebih 6100 lapangan pekerjaan tercipta.
“Kami berharap seluruh delegasi dapat menghasilkan kesepakatan yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Selain itu, mampu memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pembangunan demi mewujudkan visi “Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” tandasnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji menekankan bahwa usulan tahun 2027 akan dikonsentrasikan pada dua menu utama yaitu Infrastruktur Jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain itu, sejalan dengan arahan Presiden pada Rakornas kemarin, yang juga menyinggung tentang penanganan sampah diberbagai daerah, Kabupaten Jombang akan memperkuat adanya Bank Sampah tingkat RT.
“Kabupaten Jombang akan menggerakkan Bank Sampah hingga tingkat RT dengan alokasi anggaran Rp3,2 juta per RT. Desa akan bertindak sebagai koordinator sehingga sampah tidak hanya terkelola, tapi juga memiliki nilai ekonomi,” paparnya.
Sementara itu Kepala Bapperida Jombang, Hartono memastikan seluruh usulan kecamatan telah terintegrasi dalam sistem. Meski terdapat tantangan berupa penurunan fiskal, Pemkab Jombang tetap berkomitmen menjaga pemerataan pembangunan.
“Kami tetap mensimulasikan alokasi rata-rata Rp1,2 miliar per kecamatan agar pembangunan berjalan adil. Kami pastikan perencanaan ini tetap pada skala prioritas yang dibutuhkan warga,” pungkasnya. (yn)
