Caption Foto : Suasana Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik di BPKAD Jombang
mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang melaksanakan forum renstra dan forum konsultasi publik guna mewujudkan keselarasan program kegiatan dan layanan berkualitas di Ruang rapat BPKAD Kabupaten Jombang. Kamis (20/3/2025)
Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nasrulloh memaparkan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja.
Forum Renstra merupakan forum penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan pemerintah daerah, memastikan Rencana Strategis (Renstra) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terarah dan selaras dengan target kinerja, serta melibatkan berbagai pihak terkait.
“Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, mempertajam indikator serta target. Kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif,” papar Nasrulloh.
Untuk penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 harus mengakomodasi dinamika kebutuhan daerah serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, forum tersebut menjadi ruang diskusi bagi kita semua untuk menyusun perencanaan yang tepat sasaran dan berdampak luas.
“Rangkaian dari kegiatan tersebut juga dilaksanakan dengan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas layanan dan menjaring masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan layanan di BPKAD Kabupaten Jombang,” terang Nasrulloh.
Tidak hanya itu, Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan tools untuk mendengarkan keinginan publik. Pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
“Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik,” jelas Nasrulloh.
Selanjutnya dengan diskusi interaktif mewarnai forum ini, maka sesi tanya jawab yang diikuti oleh peserta yang hadir mengenai berbagai isu strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kualitas layanan di BPKAD menjadi fokus utama pembahasan.
Sebagai bentuk komitmen dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, forum ini menghasilkan Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan yang hadir.
“Saya berharap dengan terselenggaranya forum ini, koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah semakin kuat, sehingga kebijakan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jombang dapat berjalan lebih optimal guna mendukung pembangunan di Kabupaten Jombang dan penyelenggaran layanan publik di BPKAD semakin berkualitas,” pungkas Nasrulloh. (yn)
