Caption Foto : Bupati Jombang saat membuka Jambore Poktan
mediapetisi.net – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) Kabupaten Jombang menyelenggarakan Jambore Pengelola Kelompok Kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dibuka Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab
Dihadiri Wakil Bupati Jombang Sumrambah, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Anggota DPRD Jombang Dora, Kepala Dinas PPKB & PPPA dan OPD terkait dan diikuti 200 peserta terdiri 150 orang Tim Kader Pendamping Keluarga, 21 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan dan Lintas Sektor di Kabupaten Jombang. Bertempat di ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang. Senin (27/2/2023)
Caption Foto : Wabup Sumrambah saat menjadi nara aumber
Kepala DPPKB PPPA Kabupaten Jombang dr. Puji Umbaran menyampaikan bahwa jambore kelompok kegiatan dan tim pendamping keluarga dalam rangka untuk lebih mempertajam lagi pendampingan keluarga dalam menurunkan stunting, jadi dari angka kita yang agak sedikit naik kita tetap melakukan strategi-strategi dan penguatan dan memahamkan bapak ibu semua bahwa stunting itu bukan masalah yang remeh, tetapi urusan kita semua termasuk juga peran serta masyarakat, ormas dan sebagainya, salah satunya adalah tim pendamping keluarga yang bermitra dengan kita.
“Di Jombang yang harapan kita dari angka 21,2 kita bisa turunkan di 18,9 ternyata justru naik 0,9 persen menjadi 22,1 dan angka itu sangat berkorelasi positif ketika kita ngomong hasil verval tahun 2022, ternyata 25.685 KK yang berpotensi stunting sehingga kami di 2022 kita betul-betul memaksimalkan fungsi TPK untuk terus berupaya pendampingan dalam rangka penurunan stunting sehingga kalo angkanya sedikit naik masih bisa di pahami,” terangnya.
Langkah-langkah antisipasi yaitu memaksimalkan peran serta tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jombang, di masing-masing OPD juga akan kita sinergikan termasuk juga peran tim pendamping keluarga kita maksimalkan melalui strategi penanganan yang lebih terpantau dan terukur. Dengan begitu setiap keluarga yang terindikasi stunting bisa kita kawal betul bisa kita pantau, bulan ke bulan sampai kurun waktu 11 bulan agar mereka terbebas dari stunting melalui alat evaluasi.
“Materi yang disampaikan diantaranya peran dan fungsi TPK. Mekanisme Pendampingan oleh TPK. Evaluasi dan Penguatan TPK yang disampaikan oleh para narasumber terdiri dari Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Dora Maharani dari Komisi D DPRD Kabupaten Jombang,” jelas dr. Puji.
Sementara itu, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan sebagaimana diketahui bersama, upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. intervensi spesifik menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif menjadi tanggung jawab di luar sektor kesehatan. dengan demikian , stunting bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan ppkb melainkan semua opd terkait.
Salah satu sektor penting dalam intervensi senditif adalah kader/TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang dalam peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.
“Perannya diantaranya adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting , pendampingan semua calon pengantin / calon pasangan usia subur (pus) dan surveilans keluarga berisiko stunting . mereka akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu. Terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting,” papar Bupati.
Sebagai nara sumber Wakil Bupati Jombang Sumrambah menekankan bagaimana desa itu bisa paling tidak, menyediakan area yang bisa digunakan untuk tanami sumber sumber gizi, entah itu dalam bentuk tanaman ramban atau yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam rangka pemenuhan gizi. Kalau itu bisa dilaksanakan insyaallah yang namanya orang kekurangan gizi tidak akan terjadi, harapanya setiap pekarangan-pekarangan rumah ditanami tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk mencukupi nilai gizi.
“Persoalan stunting masih sangat krusial di Indonesia karena angkanya masih tinggi sementara stunting sendiri tidak bisa diselesaikan ditingkat pemerintahan saja, maka kepesertaan ikut semua baik itu disektor pemerintah swasta TNI Polri, peran serta ini yang harusnya kita maksimalkan dalam upaya pendampingan stunting di Kabupaten Jombang, angkanya cukup tinggi,” pungkasnya. (iin)
