Caption Foto : Bupati Jombang didampingi Sekda, Kepala Disdagrin dan Kepala Dishub saat diwawancarai awak media
mediapetisi.net – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang gelar koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi dibuka oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab. Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Kepala Dinas Pertanian Muchamad Rony, Kepala Dinas Perhubungan Budi Winarno, Perwakilan PT. Pupuk Indonesia Mohammad Faishol Romadhon, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Denny Saputra, dan seluruh kios subsidi se-kabupaten Jombang. Bertempat di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang. Kamis (19/01/2023)
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan, sosialisasi dan koordinasi bertujuan untuk memberi pengertian kepada ketua-ketua kelompok tani. Agar nantinya, tidak salah dalam membagikan pupuk bersubsidi kepada setiap anggota kelompoknya masing-masing. Selain itu sebagai suatu forum koordinasi dan evaluasi antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan para distributor dan para pemilik kios pupuk untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan distribusi pupuk.
Menurut bupati, agar mudah petani dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya hendaknya keakuratan data rencana definitif kebutuhan kelompok rdkk yang disusun mencerminkan kebutuhan riil lapangan secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-masing kelompok tani 2 bulan sebelum musim tanam dimulai. RDKK disusun merupakan kebutuhan riil pupuk dari kelompok tani untuk satu periode tertentu dalam pengolahan usaha tani.
“Untuk tahun ini distributor pupuk harus dilakukan perbaikan dan pengaturan distribusi yang lebih baik untuk titik paling rawan adalah pengecer kios ke petani karenanya validasi data hingga ke tingkat kelompok harus transparan. Didampingi dan ditempelkan di kios atau di kelompok sehingga diketahui oleh para petani agar penyimpangan bisa dieliminir,” jelasnya.
Pupuk merupakan sarana produksi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu pemerintah, berkepentingan melakukan berbagai regulasi kebijakan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi penyedia pupuk.
“Sedangkan penyaluran pupuk bersubsidi harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai peruntukannya untuk menghindari penyelewengan dalam distribusi maupun dalam harga-harga eceran tertinggi (HET). Sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Saya berharap, dengan ini distributor dan pemilik kios mampu melakukan penyaluran pupuk secara baik kepada petani,” tandas bupati.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Muchamad Rony menyampaikan, terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Proses penyaluran pupuk 2 tahun lalu pendistribusian di kabupaten Jombang terkena musibah. Pihaknya berharap di tahun 2023 kedepannya tidak terjadi lagi.
Pupuk bersubsidi bukan pupuk perdagangan biasa, maka dari itu melibatkan dinas perdagangan karena pupuk tersebut diawasi dan mempunyai nilai subsidi besar. Sementara itu, harga pupuk subsidi hanya 115 ribu sedangkan muncul pupuk nonsubsidi seharga 500 ribu dari perbedaan itu diawasi oleh KPK.
“Menjadi kios atau pengecer resmi salah satu syaratnya adalah Poktan, Gapoktan, dan BUMDES. Selain, menjadi kios resmi sebagai menyalurkan program pemerintah tetapi juga ada nilai bisnisnya. Bahwa dinas pertanian mulai dalam proses rangkaian penyaluran pupuk bersubsidi. Diantaranya mendampingi anggota kelompok tani untuk menyusun RDKK. Jadi, yang menyusun RDKK adalah Poktan dan PPL mendampingi. Kami juga ingin memastikan penerimaan pupuk bagi petani dibuktikan dengan surat keterangan dari desa,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Suwignyo menyampaikan, kegiatan ini akan mampu membuat pengelolaan pendistribusian semakin baik di awal 2023. Apa yang kita lakukan akan berjalan dengan baik, apabila dilakukan peningkatan sistem pendataan yang valid, manajemen yang baik serta dilaksanakan oleh semua pihak. Dasar pelaksanaan kegiatan Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk sektor pertanian.
“Tahun ini distribusi pupuk harus ada perbaikan dan pengaturan distribusi yang lebih baik lagi. Ada sekitar 250 kios yang hadir dan berharap petani akan mampu mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan data yang ada. Sehingga mampu membuat para petani lebih bisa melaksanakan proses tanam dengan baik, tanpa adanya kelangkaan pupuk yang sedang dibutuhkan. Karena pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (lis/iin)
