Caption Foto : GMNI Jombang saat melakukan aksi demo yang ditemui Ketua DPRD Mas’ud Zuremi
mediapetisi.net – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jombang melakukan aksi demo penolakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang. Rabu (7/9/2022)
Setelah menyuarakan aspirasi, mahasiswa yang tergabung GMNI berusaha memasuki Kantor DPRD Jombang untuk menemui wakil rakyat tetapi dihadang aparat kepolisian yang berjaga. Sehingga terjadi kericuhan antara polisi dengan mahasiswa.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Jombang Kelvin Arisudin mengatakan, GMNI menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM karena sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Jika BBM ini tetap naik, maka dewan juga mengawal penyaluran BLT subsidi agar tepat sasaran. Menuntut dibuatkan perbup untuk menstabilkan inflasi lokal.
“Selama dua tahun kita dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak perekonomian masyarakat. Baru saja pemulihan ekonomi, masyarakat harus menghadapi kenaikan harga BBM,” terangnya.
Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi dewan maupun pemerintah, GMNI akan melakukan aksi lagi yang akan membawa massa lebih besar.
“Kali ini, aksi teman – teman mendapatkan perhatian dari Ketua DPRD Jombang. Bahkan tuntutan mahasiswa diterima Ketua DPRD Jombang yang diteruskan ke pemerintah pusat sampai ada pembatalan. GMNI Jombang akan mengawal keputusan DPRD Jombang,” tandas Kelvin.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat karena dewan juga menilai kenaikan harga BBM sangat berdampak pada masyarakat.
“Karena kenaikan BBM dan tarif dasar listrik (TDL) akan membuat rakyat menderita. Maka pimpinan DPRD Jombang sebagai wakil rakyat bersama elemen masyarakat dan mahasiswa, menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada pemerintah pusat, untuk membatalkan kenaikan BBM dan TDL,” ungkapnya.
Mas’ud juga menegaskan memang berniat untuk melakukan kenaikan harga BBM, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang berpihak pada rakyat. Perlu ada kajian lebih lanjut agar tidak membebani rakyat di negara ini, tukasnya. (lis)
