Caption Foto : Gubernur Khofifah bersama Bupati Jombang dan Kepala Daerah lainnya

mediapetisi.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 Triliun di tahun 2022 ini. Jika akumulasi dengan 38 Kabupaten/ Kota ditargetkan 26,8 Trilliun.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, usai menghadiri pertemuan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, terkait  Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia kepada Menteri dan Kepala Daerah di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali. Jumat (25/3)

Nilai komitmen tersebut menjadikan Jatim meraih peringkat kedua tertinggi dibawah DKI Jakarta dengan total nilai transaksi sebanyak Rp 5,19 Triliun. Khofifah menyebutkan, komitmen Pemprov Jatim untuk TKDN sebesar Rp 2,293 trilliun tersebut telah setara dengan 54,5%. Dan Jatim juga memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp. 2,27 Triliun atau setara dengan 53,9%.

Secara keseluruhan, sesuai data penanyangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Kamis (24/4), total belanja Provinsi Jatim mencapai Rp 9,4 triliun. Namun, yang terumumkan tercatat sebanyak Rp 7,71 triliun atau setara dengan 82%. Sehingga masih ada Rp. 1,69 Triliun atau setara dengan 18% yang masih belum terinput datanya.

“Ini karena transaksi dengan nilai dibawah Rp 60 juta belum diinput datanya. Sehingga untuk data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) masih bisa akan berubah sampai 31 Mei mendatang,” terang Khofifah.

Profil belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Jatim pun menunjukan komitmen nyata upaya dalam melestarikan produk karya anak bangsa. Dengan rincian pengadaan melalui penyedia Jatim, total paket mencapai 24.729 dengan nilai Rp 4,2 triliun. Lebih detilnya, pengadaan melalui penyedia UMKM mencapai 22.167 paket, Pembelanjaan Dalam Negeri (PDN) mencapai 407 paket dan e-purchasing mencapai 2.575 paket.

“Sehingga ini menunjukan bahwa program Jatim Bejo (Belanja Online) sudah mudah diakses oleh pemilik UMKM yang ada di Jatim. Atas komitmen ini, saya optimistis bahwa gerakan peningkataan penggunaan produk dalam negeri akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jatim,” papar Khofifah.

Khofifah menuturkan setidaknya dalam target yang telah ditetapkannya, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,8%. Di sisi lain, sampai hari ini total daerah yang sudah menyampaikan komitmen belaja produk dalam negeri sebanyak 24 kabupaten kota. Totalnya mencapai Rp 11,3 trilliun.

Untuk itu, jika Bupati/Walikota di Jatim untuk segera membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pasalnya saat ini tercatat ada 15 Kab/Kota yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim P3DN. Sedangkan 11 Kab/Kota lain masih dalam proses pembuatan surat dan 12 lainnya belum memiliki SK Tim P3DN. Dalam semangat Optimis Jatim Bangkit 2022, Khofifah percaya bahwa upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan mendorong  pertumbuhan ekonomi Jatim hingga 5,0-5,8%.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahannya bahwa saat ini semua negara mengalami kesulitan ekonomi. Baik karena pandemi Covid-19, maupun perang berdampak pada sektor secara luas. Di Indonesia misalnya kelangkaan harga pangan serta langkanya kontainer menjadikan pengiriman logistik terhambat. Sehingga dampaknya, berimbas pada angka inflasi yang melonjak.

“Hari ini kita masih bisa mengendalikan laju inflasi. Namun format pengendalian inflasi dengan ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi harus ditemukan oleh Lembaga, Kepala Daerah, BUMN dan sektor strategis lainnya,” ungkapnya.

Presiden Jokowi menyampaikan, ada cara mudah yang bisa dilakukan yakni menggunakan APBN untuk trigger pertumbuhan ekonomi. Hari ini, skema kerja detil harus dilakukan secara makro dan mikro. Masih banyak ditemukan baik Kementerian, Lembaga, BUMN, hingga Pemerintah Daerah yang masih belanja produk impor. Saat ini anggaran untuk Pemerintah Pusat Rp 526 triliun, untuk pemerintah daerah Rp 536 triliun serta untuk BUMN sebanyak Rp 420 triliun adalah jumlah yang besar dan harus dimanfaatkan untuk belanja produk dalam negeri.

“Dibelokkan sedikit, sekitar 40% saja akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di daerah bisa mencapai 1,5-1,7% dan untuk BUMN bisa mencapi 0,4%. Jangan sampai kita tidak melakukan belanja dalam negeri. Kita harus merubah mindset  agar tidak terjadi capital outflow,” pesannya.

Kepada seluruh audiens, Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak berbangga dengan capaian transaksi belanja dalam negeri sebanyak Rp. 214,4 triliun. Menurut Jokowi, sebelum bulan Mei mendatang target nasional yakni Rp. 400 triliun rupiah harus bisa dicapai. Jokowi menginstruksikan untuk segera mendorong UMKM yang ada di daerah agar segera masuk e-katalog sebanyak-banyaknya.

“Saya minta kepada Kepala LKPP, akhir tahun harus bisa tembus diatas satu juta. Kepala daerah ambillah umkm yang bagus untuk masuk ke e-katalog. Buatlah proses pembuatan SNI yang murah dan mudah. Jangan dipersulit, mari dipermudah. Biar semua bisa masuk (e-katalog). Saya meminta untuk implementasi pelaksanaan belanja produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) terlaksana di lapangan. Jangan sampai ada impor barang dan diakui oleh pabrik-pabrik lokal. Pengawasan ini harus diperketat. Sehingga target-target yang sudah dibuat bisa terpenuhi,” pungkasnya. (hms/lis)