Caption Foto : Wabup Sumrambah saat pemaparan
mediapetisi.net – Usai membuka Musrenbang di Kecamatan Jombang, Wakil Bupati Jombang Sumrambah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Pemyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023 di Pendopo Kantor Kecamatan Diwek. Rabu (26/01/2022)
Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Jombang fraksi Golkar Rahmat Agung Saputra, Anggota DPRD Kabupaten Jombang fraksi PPP Junita Erma Zakiyah, Kapolsek Dwi Basuki, Camat Diwek Sudiro Setiyono, Danramil 0814/2 Isak, Kepala desa Se-Kecamatan Diwek, BPD, Muslimat Kecamatan Diwek, Fatayat Kecamatan Diwek serta PKK Kecamatan Diwek.
Wakil Bupati Jombang Sumrambah menjelaskan postur APBD Kabupaten Jombang mengalami banyak permasalahan mulai 2020 hingga berimbas pada 2022, di sebabkan oleh Pandemi Covid-19 sehingga banyak dana terefocusing untuk penanganan Covid-19.
“Refocusing dilakukan untuk penanganan kesehatan, baik ketika terpapar Covid maupun Vaksinasi serta terkait bantuan sosial ke masyarakat. Anggaran untuk BPNT setiap bulan sebesar 24 Milyar, ini belum termasuk PKH, BLT-DD dan bantuan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak timbul gejolak sosial di Negara kita,” ungkapnya
Harapannya dari tingkat desa bisa turut menganggarkan perbaikan infrastruktur, sebab APBD Kabupaten Jombang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kondisi infrastruktur. Dari kajian perbaikan infrastruktur di tingkat jalan memerlukan anggaran sebesar 1,5 Trilyun, sedangkan di 2023 dalam proses rancangan RKPD Kabupaten Jombang mengalami devisit sebesar 350 Milyar.
“Saya berterima kasih kepada anggota DRPD Kabupaten Jombang dengan sukarela menyisihkan 70 persen dari Pokir untuk membantu Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyelesaian permasalahan infrakstruktur. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jombang juga kembali mengaktifkan tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas PUPR untuk sementara melakukan penambalan jalan berlobang supaya tidak sampai memakan korban lagi. Saya juga berharap peran aktif kepala desa, jika terdapat jalan berlobang bisa berkordinasi dengan mengirimkan lokasi serta foto kepada Dinas PUPR atau langsung kordinasi dengan saya,” paparnya
Terkait kelangkaan pupuk subsidi, hal ini bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan. Sebab kebutuhan pupuk subsidi dari 27 juta ton hanya bisa di produksi sebesar 9 juta ton atau sekitar 30 persen saja. “Pemerintah Kabupaten Jombang akan berusaha mencari solusi dengan program makmur, sehingga masalah pertanian di Kabupaten Jombang bisa teratasi,” tandas Sumrambah.
Ditempat sama Camat Diwek Sudiro Setiyono juga menyampaikan, di rentan waktu tahun 2021 Kecamatan Diwek bisa melewati situasi yang luar biasa, karena Kecamatan Diwek yang berbatasan langsung dengan Kota Jombang sehingga otomatis angka penyebaran Vovid-19 sangat tinggi.
“Alhamdulillah sekarang Kecamatan Diwek sudah dalam posisi yang bisa dikendalikan, masyarakat sudah bisa beraktifitas kembali untuk mencukupi kebutuhan perekonomian,” paparnya
Tahun 2021 serapan APBDes di Kecamatan Diwek mencapai 99 persen, artinya dalam kondisi pandemi dengan regulasi yang begitu luar biasa Kecamatan Diwek tetap bisa berkinerja. Terima kasih atas kerjasamanya dari pihak Pemerintahan Desa bermitra dengan BPD sehingga bisa bersama-sama melaksanakan penanggulangan, pencegahan serta tetap melaksanakan pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing.
“BLT Kecamatan Diwek berada di angka 2729 KPM dan mampu pangku oleh 20 desa di Kecamatan Diwek dengan menaati peraturan Perbup. Kedepannya dengan regulasi baru serta Perpres ada alokasi untuk ketahanan pangan, Covid-19 serta BLT-DD yang minimal 40 persen, seluruh desa di Kecamatan Diwek akan berusaha semaksimal mungkin. Sekarang Kecamatan Diwek sudah diberikan PAGU indikatif sekitar 900 juta lebih yang sudah pasti dianggarkan di 2023. Minimal anggaran tersebut mampu serta merealisasi usulan Kecamatan,” pungkasnya. (azl)
