Caption Foto : Bupati Jombang didampingi Pj. Sekda, Asisten 2 dan Kepala OPD saat konferensi pers

mediapetisi.net – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Senen, S.Sos, MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir Ilham Hero Koentjoro MSi, Kepala Bappeda, Kepala Perkim, Kepala PUPR, Kepala Dishub, Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan keterangan pers kepada Insan pers/ wartawan Jombang, baik media cetak maupun media online, media elektronik terkait pembangunan Jembatan Ploso di Pendopo Kabupaten Jombang. Kamis (25/11/2021)

Bupati Jombang menyampaikan pembangunan Jembatan Ploso yang berlokasi di Kabupaten Jombang, merupakan salah satu proyek strategis nasional. Hal tersebut patut disyukuri karena dalam situasi perekonomian yang belum stabil akibat adanya pandemi Covid-19, pembangunan Jembatan Ploso dapat terlaksana pada tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, Jembatan Ploso merupakan jembatan penghubung antar Kabupaten Jombang dan beberapa kabupaten yang berada di sebelah Utara.

Pembangunan Jembatan Ploso akan mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang, khususnya wilayah Utara Brantas yang akan menjadi kawasan industri. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Ploso, memang diperlukan penutupan akses jalan menuju jembatan, sehingga membutuhkan ruas jalan alternatif.

“Dalam rapat koordinasi dengan pihak terkait, telah ditentukan tiga jalur alternatif sebagai penghubung antar Kabupaten Jombang – Mojokerto, yaitu ruas jalan Kabuh–Tapen, ruas jalan Bawangan – Ploso, dan ruas jalan Ploso-pasar Ploso. Namun pada prakteknya, ketiga ruas jalan alternatif (yang merupakan jalan Kabupaten dengan konstruksi jalan kelas III c tersebut), dilalui oleh berbagai jenis kendaraan berat. Hal ini berdampak terjadinya kerusakan jalan, keadaan ini parah dengan adanya intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Karena kondisi kerusakan yang sangat parah tidak dapat dilakukan perbaikan dengan metode pemeliharaan rutin jalan, namun hanya dapat dilakukan dengan metode rekonstruksi jalan,” paparnya.

Dengan kondisi tersebut mengakibatkan penurunan dan terhambatnya kegiatan perekonomian masyarakat serta mengganggu aktifitas masyarakat di sekitar lokasi. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, maka pemerintah Kabupaten Jombang beberapa kali telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait proyek pembangunan Jembatan Ploso.

“Koordinasi terakhir yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 menghasilkan kesepakatan sebagaimana berikut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang berbagi peran dengan BBPJN, Dinas PU Bina Marga Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melakukan penanganan darurat untuk mengatasi kerusakan jalan yang digunakan sebagai jalur alternatif akibat pembangunan Jembatan Ploso,” terang Bupati.

Selanjutnya Satker Balai Besar Wilayah IV menyatakan siap memberikan bantuan material coldmix sebanyak 116 ton (4.640 sak), pada hari ini, PPK Proyek Pembangunan Jembatan Ploso menyatakan bahwa pada Rabu, 24 November 2021 telah dilakukan pembukaan arus lalu lintas (open traffic) pada ruas jalan Provinsi, sehingga kendaraan bertonase besar tidak lagi melintas di jalur alternatif.

UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyarankan agar membuat rambu larangan bagi kendaraan bertonase besar untuk melintas di jalan kabupaten dan diharapkan adanya pengawasan terkait hal tersebut. PT. Waskita Karya Tbk bersedia memberikan dukungan alat berat untuk pelaksanaan perbaikan jalan; Dinas Perhubungan menyarankan pemasangan rambu ­rambu petunjuk darurat dalam bentuk banner berupa larangan bagi kendaraan bertonase besar untuk tidak melintasi jalan Kabupaten.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut kami berharap permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan dengan cepat. Sehingga arus lalu lintas dan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kerusakan jalan dapat kembali norm