Caption Foto : Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Jatim Herma Retno Prabayani saat pemaparan

mediapetisi.net – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten Jombang melaksanakan Sosialisasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintah Desa dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Budi Winarno yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo Samsul Huda. Diikuti Kepala Desa dari Kecamatan Jombang, Perak, Bandarkedungmulyo dan Megaluh. Bertempat di Pendopo Kecamatan Jombang. Selasa (5/10/2021)  

Sekretaris Dinas Kominfo kabupaten Jombang Samsul Huda menjelaskan seiring perkembangan era reformasi dan keterbukaan Informasi Publik, peran Badan Publik semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

UU No 14 Tahun 2008 mensyaratkan diterapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Karena badan publik negara punya kewajiban untuk menyediakan, menerbitkan, dan memberikan pelayanan informasi publik.

“Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Kami berharap dengan membuka akses publik terhadap badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebaik-baiknya,” jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Jatim Herma Retno Prabayani selaku nara sumber menyampaikan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Tujuan sosialisasi diantaranya untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan informasi publik desa, meningkatkan pelayanan informasi publik, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU keterbukaan informasi publik dan UU Desa. 

“Sedangkan Kepala Desa merupakan atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Desa dan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa. Tetapi jika Sekretaris Desa berhalangan, Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan perangkat desa yang lain,” terangnya.

Menurut Herma, informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diantaranya profil desa, matrik program, matrik program masuk desa, dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, daftar usulan dan anggaran pendapatan dan belanja desa serta peraturan tentang APBDes berjalan.

Selanjutnya pemerintah desa juga wajib mengumumkan informasi serta merta yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum diantaranya informasi tentang bencana alam, informasi tentang keadaan bencana non-alam, bencana sosial, informasi tentang racun dan informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

“Tidak hanya itu, pemerintah desa wajib menyediakan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat diantaranya daftar informasi publik desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu prnyimpanan atau masa retensi arsip. Selain itu, ada informasi tentang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tegasnya. 

Ada juga informasi publik yang dikecualikan yakni semua data atau informasi yang masih digunakan untuk penyelidikan atau bukti yang masih berlangsung itu tidak boleh dan informasi progres pembangunan atau kegiatan yang masih berjalan dan belum di audit apabila sudah di audit maka boleh di informasikan jika ada yang mempertanyakan atau meminta informasi karena masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang diinginkan sepanjang sifatnya bukan rahasia negara.

“Jika tidak memenuhi permohonan informasi yang diinginkan, masyarakat bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Kami akan memfasilitasi sengketa informasi tersebut dan sebisa mungkin sengketa informasi dilakukan mediasi jika informasi yang disengketakan bersifat terbuka. Namun jika tidak bisa diselesaikan secara mediasi, dilanjukan ke ajudikasi non litigas,” pungkas Herma. (lis)