Caption Foto : Wakil Bupati Jombang Sumrambah saat menyampaikan nota penjelasan atas RAPBD 2022

mediapetisi.net – Paripurna DPRD Kabupaten Jombang penyampaian Nota Penjelasan Bupati Jombang atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 dipimpin oleh Ketua DPRD H. Mas’ud Zuremi. Dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur Bank Jombang, Kabag. dan Camat. Bertempat di ruang paripurna DPRD Jombang. Senin (20/9/2021)

Wakil Bupati Jombang Sumrambah menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Jombang atas RAPBD 2022 bahwa kebijakan penyusunan APBD Tahun 2022 mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya baik dalam RKPD maupun KUA/PPAS serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2022 dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan rwformasi struktural. Oleh karena itu, kebijakan dalam penyusunan target APBD harus disinkronkan dengan target dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah. 

“Rancangan APBD 2022 memuat target pendapatan yang secara riil ingin dicapai serta target belanja yang akan dilaksanakan pada periode bersangkutan. Target pendapatan dialokasikan dengan perhitungan proyeksi dan potensi yang dimiliki baik itu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain – lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan APBD 2022 memproyeksikan target pendapatan daerah sebesar 2 triliun 187 milyar 42 juta 598 ribu 286 rupiah,” jelasnya.

Lanjut Sumrambah, penganggaran belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan serta efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran. 

Sedangkan belanja daerah TA 2022 dialokasikan untul mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2022 sesuai dengan kewenangan daerah yang bersifat wajib dan mengikat, utamakan kepentingan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan penanganan Covid-19 dan dampaknya penerapan tatanan normal baru diberbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah RAPBD 2022 diproyeksikan sebesar 2 triliun 314 milyar 607 juta 335 ribu 610 rupiah.

“Sementara untuk belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dalam RAPBD 2022 dianggarkan sebesar 1 triliun 669 milyar 324 juta 510 ribu 16 rupiah. Untuk belanja modal perolehan aset tetap dan aset lainnya dianggarkan sebesar 135 milyar 312 juta 668 ribu 157 rupiah. Untuk belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 10 milyar 95 juta 656 ribu 403 rupiah dan belanja transfer sebesar 499 milyar 964 juta 501 ribu 34 rupiah. Penerimaan pembiayaan daerah TA 2022 dianggarkan sebesar 170 milyar 564 juta 737 ribu 324 rupiah,” pungkasnya. (lis)