Caption Foto : Sekda bersama Kapolres Jombang dan Kepala OPD saat dialog bersama MRJ

mediapetisi.ner – Dialog Mejelis Rakyat Jombang (MRJ) dan kelompok pekerja seni dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyikapi tentang pelarangan pementasan kelompok seni kuda lumping/jaranan dan bantengan di Kabupaten Jombang dan mencari solusi terkait pelarangan pementasan pekerja seni dihadapkan dengan perkembangan Pandemi Covid-19. Bertempat di ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Kamis (24/6/2021)

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Dr. Akh Djazuli, SH.M.Si menyampaikan bahwa perkembangan Covid-19 di Kabupaten Jombang semakin bertambah karena pasien terpapar Covid -19, varian baru B. 117 mudah menular. Untuk itu, diharapkan bantuan sosialisasi ke masyarakat untuk tetap menjaga Prokes dalam setiap kegiatan.

“Selama ini perkembangan Covid terkesan landai untuk kegiatan hiburan masih diperbolehkan dengan menerapkan Prokes, namun adanya varian baru Covid yang mudah menular kita perketat lagi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu Isntruksi Mendagri ada PPKM ke 9 yang harus diikuti seluruh Kabupaten maupun Kota,” terangnya.

Selama ini Pemkab Jombang membiarkan adanya pementasan karena penyebaran sudah relatif landai, itu merupakan bentuk toleransi dari Pemkab, namun seiring dengan lonjakan pasien dan intruksi dari pusat untuk perpanjangan PPKM tetap mematuhinya.

“Kita belum bisa menentukan kapan diperbolehkan pementasan tetap melihat perkembangan di lapangan. Sebelum 18 Juni 2021 perkembangan Covid di bawah angka 20 orang, namun setelah 18 Juni perkembangan pesat oleh karena itu kami tetap menjaga masyarakat kita,” jelasnya.

Sekretaris MRJ Syadad mengatakan dari 10 kelompok seni memandatkan kepada MRJ untuk mendampingi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah karena pemerintah melarang kelompok seni untuk menyelenggarakan kegiatan pentas seni, dan mereka sudah libur selama setahun lebih. Pekerja seni berharap tetap ada pementasan dengan mengetatkan peraturan, khususnya kepada penontonnya kalau kelompok seninya sudah mematuhi Prokes namun jika tetap di larang maka mata pencaharian mereka akan hilang.

Di dalam zona yang ada di Jombang ada yang merah dan hijau, jika kelompok seni dilarang main di zona merah akan patuh tapi berharap bisa main di zona orange dan kuning dengan bantuan pihak berwajib dan satgas Covid, jangan pentasnya yang dibubarkan namun petugas bisa mengawasi penegakan prokes terhadap penontonnya. 

“Apakah Jombang tidak bisa seperti kota lain yang mengijinkan pentas dan apakah ada surat tugas dari pihak kepolisian untuk membubarkan pentas. Hampir 1,5 tahun kami tidak bisa pentas, kapan pastinya bisa diperbolehkan melaksanakan pentas, karena budaya kuda lumping merupakan budaya asli kita yang harus dilestarikan jika di larang terus lama – lama akan hilang. Banyak kerumunan selain pergelaran seni tapi tidak dibubarkan diantaranya di pusat kuliner dan perbelanjaan tapi tidak di bubarkan,” ungkapnya.

Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho SIK. MH menanggapi keluhan kelompok seni, memang ada aturan yang harus dilaksanakan, selama menjabat Kapolres Jombang, kami belum boleh memberikan izin keramaian karena melihat perkembangan Covid. Kedepan kita lihat zona, saat ini Jombang masuk zona merah jika tetap melaksanakan pentas kita akan di tegur oleh atasan.

“Untuk itu, harapan kami jika sudah landai bisa pentas di zona hijau bisa dikomunikasikan dengan Kapolsek, kalau untuk izin tertulis kami belum diperbolehkan. Jika sudah zona hijau mungkin bisa kita komunikasikan. Kami juga meminta tolong agar penonton juga di batasi jangan sampai membludak dan berkerumun apalagi sampai diviralkan kita saling menjaga,” tandasnya. (lis)