Caption Foto : Bupati Jombang didampingi Kajari saat melaunching Jaksa Jaga Desa

mediapetisi.net – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Imran SH, MH, Sekdakab, Forkopimcam Bandarkedungmulyo serta dan Kepala Desa Mojokambang, Melaunching Program Penyuluhan Hukum Jaksa Jaga Desa ditandai dengan peresmian Posko  Pelayanan Hukum. Di Balai Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Jumat (11/6/2021) 

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan, melalui program penyuluhan hukum Jaksa Jaga Desa, kedepan diharapkan dapat memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk bersama – sama mendukung dan melaksanakan tata kelola keuangan desa yang baik. Hal itu, dimulai dari pengelolaan administrasi di tingkat pemerintah desa.

“Saya berharap Program Jaksa Jaga Desa ini, kedepan dapat membantu mengawal dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Dengan program ini juga diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum,” ungkapnya.

Bupati Jombang juga mengapresiasi inovasi Jaksa Jaga Desa program sinergi Kejaksaan Agung dengan Kementerian Desa yang sudah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Jombang dengan Pemerintah Kabupaten Jombang. Sehingga Kejaksaan sebagai rumah bagi perangkat desa dalam menjalankan dan menyampaikan permasalahan – permasalahan dalam pengelolaan dana desa.

“Kepada para Kepala Desa beserta Perangkat Desa, agar tidak ada keraguan jika ingin berkonsultasi, bertanya kepada Jaksa dalam melaksanakan program dana ADD dan DD serta program lainnnya yang ada di desa dapat berjalan lancar. Melalui program inovasi Jaksa Jaga Desa ini dapat meningkatkan kerjasama, untuk saling menjaga dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak, sehingga terlaksana hasil tata kelola keuangan administrasi desa yang baik dan benar,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Imran, SH, MH, mengatakan Kejaksaan Negeri Jombang siap membuka diri, dibawah nahkodanya siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu takut datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Jombang untuk berkonsultasi atau sharing, bahkan kini sudah ada Jaksa Jaga Desa. Selain itu, Kejaksaan Negeri Jombang akan terbuka untuk menyampaikan titik titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi karena akan lebih baik melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu, pihaknya siap melakukan sosialisasi diseluruh Desa di Kabupaten Jombang, siap menekan kejahatan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat hukum karena penegakan hukum. Penyuluhan hukum diberikan untuk mengajak Camat, Kades dan perangkatnya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Mereka dapat bekerja dengan baik, tidak ada intervensi atau gratifikasi. “Saat ini sudah tidak ada lagi jarak dan ketakutan lagi di masyarakat untuk berkonsultasi tentang pengetahuan hukum. Agar pelaksanaan APBDes dapat berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peruntukannya. Kejaksaan ingin dalam fungsi preventif bersama-sama dengan aparat pemerintah mengusung dan mengawal pembangunan terutama di desa agar bisa berjalan dengan tepat waktu, mutu, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (lis)