aption foto : Bupati saat sambutan

Mediapetisi.net :Sosialisasi ketiga pengadaan kain seragam sekolah jenjang pendidikan dasar SD/MI/SMP/MTs Negeri/Swasta di kabupaten Jombang tahun 2019 yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah SD Negeri/Swasta se Kabupaten Jombang. Bertempat di pendopo kabupaten Jombang. Kamis (10/4/2019).

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan Program pengadaan kain seragam ini bukan hanya tentang janji Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga menunjang program nasional dengan mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan, agar anak didik dapat memanfaatkan seragam tersebut untuk mengurangi beban dari wali murid. Seragam diberikan kepada seluruh siswa SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta yang berada di wilayah kabupaten Jombang, tanpa melihat mampu maupun tidak mampu, kecuali bantuan lain yang memang dikhususkan untuk yang tidak mampu.

“Jumlah siswa baru SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta yang diperkirakan berjumlah 47.114 siswa yang akan diberikan kain seragam tanpa ongkos jahit, tetapi dengan kualitas kain ditambahkan yang lebih bagus, awet dan dapat menyerap keringat, serta didistribusikan sebelum ajaran baru. Bahkan pembentukan tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga diharapkan tidak terjadi masalah, kain tersebut telah dilelang, di lab untuk contohnya, bahkan sampai melakukan kursus tentang kain,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jombang, Drg. Budi Nugroho MPPM mengatakan agenda ketiga dan terakhir bagi jajaran pendidikan, baik di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun wilayah Kementrian Agama. Untuk mekanisme pengadaan, pembagian dan distribusi kain seragam dari 550 SD Negeri/Swasta sudah banyak yang dilakukan merger karena sekolah dari program Inpres yang saat itu populasinya sangat tinggi, sehingga masing-masing desa ada 2-3 sekolah, sedangkan saat ini setelah berselang hampir 30 tahun yang populasi penduduknya jauh menurun, ada sekolah muridnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 50-60 siswa. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jombang untuk daerah terpencil dan sulit dijangkau, berapapun muridnya harus tetap dilayani, namun bila tidak kesulitan jangkauan untuk beberapa sekolah dilakukan merger sehingga dapat lebih fokus resources pendidikan baik mulai dari SDM, alokasi dana dan sarana prasarana bisa lebih maksimal terhadap pelayanan murid di kabupaten Jombang, jelasnya.

Menurut Budi, mulai tahun ini, agar tidak terjadi kecemburuan antara SD dan MI baik Negeri/Swasta pada pembagian kain seragam disamaratakan dan digratiskan oleh Bupati Jombang dan merupakan komitmen bersama mewujudkan Jombang berkarakter dan berdaya saing. Selain itu, penguatan pendidikan karakter yang sudah dijalankan dan yang di cita-citakan Bupati bersama Wakil Bupati, bukan hanya semata-mata persoalan seragam, namun lebih dari kepedulian, keseriusan pemerintah bahwa penguatan pendidikan karakter menjadi satu-satunya yang harus diperjuangkan, karena tantangan generasi ke depan sungguh sangat luar biasa, sebagai manajer sekolah yang saat ini kita memahami persoalan dalam mengelola keuangan, soal bangunan harus lulus fisik bangunan yang menjadi bagian penting tersendiri, bahkan telah didiskusikan dengan BPK agar ke depan tidak lagi mengalami kesulitan.

 

“Kedepan nanti model manajemen sekolah betul-betul bisa membawa sekolah ke arah standar nasional pendidikan seperti yang sudah ditentukan. Sejak awal sudah komitmen Kabupaten Jombang tidak ada dikotomi antara pendidikan yang berbasis Agama maupun yang berbasis sekolah. Dalam rangka bersama mewujudkan Jombang yang karakter dan berdaya sain  program pemerintah daerah untuk 50% atau lebih ada di dinas pendidikan yang selanjutnya nanti masuk pada Sekolah Diniyah yang dilakukan pada semester pertama 2019 yang selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama agar generasi bangsa ini sesuai dengan yang dicita-citakan, harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SD A. Rofik mengatakan pengadaan kain seragam targetnya sampai tahun 2024 dan diberikan kepada peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020. ada 3 jenis pakaian yakni seragam pramuka, seragam nasional dan pakaian olahraga. Ada masukan bahwa untuk seragam pramuka yang berada di naungan muhammadiyah berbeda, hal itu sudah mengirim surat kepada dewan pimpinan muhammadiyah agar diberikan kepastian terkait warna seragam pramuka yang untuk sekolah yang berada di naungan Muhammadiyah. Sedangkan untuk pakaian olahraga nanti akan diberikan dalam bentuk pakaian olahraga jadi, untuk itu sudah dimintai data dan diharapkan diisi dan dikembalikan lagi ke panitia, karena data tersebut ukuran XL, L, M, S akan fix setelah penerimaan murid baru, sehingga sedikit molor menunggu finalisasi itu.

“Kualitas seragam yang akan diberikan diatas rata-rata, dalam bentuk kain gelondongan. Ketika nanti ada kecacatan pada kain dapat menghubungi Dinas Pendidikan dan Lebudayaan yang nantinya akan diretur dan diambil sebagai bentuk garansi,” tegasnya.

Setelah itu diberikan surat edaran untuk modelnya dan yang paling utama adalah tingkat kenyamanan pakaian tersebut, meskipun pakaian sudah sesuai dengan standar SNI yang ada. Kuisioner tersebut sebagai analisa dan rencana program di tahun berikutnya, pungkas Rofik. (yun/rin)