Caption Foto : Sekretaris Komisi B H. Machin saat diwawancarai
mediapetisi.net – Komisi B DPRD Kabupaten Jombang Melaksanakan Hearing bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bertempat di ruang komisi B DPRD Kabupaten Jombang. Kamis (09/02/23)
Sekretaris komisi B DPRD Kabupaten Jombang Machin ketika diwawancarai menyampaikan, untuk pembentukan asosiasi pengusaha desa. Karena target dari UMKM adalah semua produk UMKM sudah masuk sertifikasi halal dan masuk di e-catalog. Sebab untuk persiapan kedepan semua produk harus tercatat.
“Dinas-dinas terkait tersebut bekerjasama dengan pelayanan online seperti shopee dan grab. Pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi para pengusaha dan membina para pelaku usaha kecil guna memudahkan dapat berjualan melalui online dan tidak gaptek. Salah satu syaratnya adalah mempunyai sertifikasi halal dan masuk e-catalog. Hal tersebut sudah mulai merintis mendapatkan 60%,” ucapnya.
Menurut Machin, Jombang sudah mulai marak seperti bekerjasama dengan grabfood. Jadi, pengalaman diera pandemi mengajarkan kepada pengusaha kecil agar bisa tetap mempertahankan kondisi ekonomi salah satunya melalui jalur online.
“Setelah masa pandemi selesai mereka harus disupport dan pemerintah harus hadir untuk kegiatan menguatkan ekonomi tersebut. Diantaranya, program gratis sertifikasi halal, mulai dibantu pendataan e-catalog, dibantu pendekatan dijalur online,” terangnya.
Lanjut Machin, salah satunya adalah bekerjasama dengan pihak kampus seperti kampus UNDAR.dan UNWAHA Rencana Akan dibangun PKL dijalan Ahmad Dahlan proses diinvetirasi, jadi dulu disiapkan untuk pemindahan PKL lama didata dan diharapkan semua PKL lama akan fokus. Dibulan Maret rencana gambaran akan disosialisasikan tingkat pemerintah.
“Pemerintah akan menentukan bentuk PKL, rencana pasar yang akan dibangun. Selain itu juga, PKL tersentralisasi, terdapat Playground, sarana hiburan. Disamping kegiatan ekonomi juga menjadi sarana hiburan dan edukasi,” paparnya.
Sementara itu, Kepada dinas perdagangan dan perindustrian Suwignyo ketika diwawancarai menyampaikan, persiapan kegiatan ditahun 2023 dan menunggu peresmian dari Bupati kabupaten Jombang juga kemungkinan besar akan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur.
“Selain itu, persiapan pembangunan PKL akan dilaksanakan ditahun 2023, pengembangan dagang. Harapan saya, Ditahun 2023 lebih baik dari pada ditahun 2022. Direncanakan dan dibangun dengan baik,” ujarnya.
Ditempat sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Danang Praptoko ketika diwawancarai mengatakan, hearing komisi B terkait dengan konsep pengembangan upah minimum kabupaten (UMK) dan pelatihan kerja lapangan (PKL). Tidak sampai disitu saja, juga menyampaikan konsep desentralisasi dan permodalan.
“Kita terimakasih sebab adanya perhatian atensi dari legislatif sehingga dapat menguatkan program kedepannya,” pungkasnya.(iin)
