Caption Foto : Bupati Jombang didampingi Kepala Dispendukcapil Masduki saat menghadiri peluncuran Gerakan Bersama Penuntasan Layanan Dokumen Kependudukan Bagi Disabilitas
mediapetisi.net – Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Masduki Zakaria MSi, menghadiri Peluncuran Gerakan Bersama Penuntasan Layanan Dokumen Kependudukan Bagi Disabilitas untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif di Jawa Timur. Dihadiri Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh; Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia. Bertempat di Hotel JW Marriot Surabaya. Kamis (16/6/2022)
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan “No one left behind. Jangan ada satu pun warga bangsa ini yang tertinggal. Kesetaraan perlakuan dan pemenuhan hak-hak sipil bagi penyandang disabilitas menjadi tugas yang harus kita ikhtiarkan.
Gubernur Khofifah juga menjelaskan bawah di tahun 2016, UU Penyandang Cacat direvisi, salah satunya mengganti judul menjadi UU Penyandang Disabilitas. Di dalamnya juga diatur mengenai pentingnya penguatan peran serta masyarakat.
Selain itu, UU tersebut berisi tentang pemenuhan ruang, peluang, dan kesempatan yang harus diberikan oleh semua pihak terutama pelaku Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) kepada penyandang disabilitas.
“Kita juga harus pastikan pendataan, perekaman, dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan disabilitas ini bisa kita maksimalkan pemenuhannya,” tegas Khofifah.
Adapun jenis layanan yang diberikan adalah berupa layanan Akta Kelahiran, KIA (Kartu Identitas Anak), dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan Pemprov Jatim maupun Kabupaten/Kota di Jatim, serta aparat desa setempat.
“Sedangkan sasaran Layanan Adminduk dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai dengan 15 Juni 2022 ada sebanyak 69.229 jiwa, dengan rincian jumlah disabilitas yang telah mendapat layanan sejumlah 49.028 jiwa. Jumlah disabilitas yang masih dalam proses layanan di daerah sejumlah 20.201 jiwa. Angka ini dimungkinkan bergerak terus di lapangan,” jelas Khofifah.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan sembako kepada 50 anak penyandang disabilitas, Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) secara simbolis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota, serta Biodata, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara simbolis kepada 10 orang.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menyebutkan bahwa menurut data BPS, penyandang disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 20,9 juta jiwa. Di mana, Jatim merupakan provinsi terbesar nomor 2 dalam kependudukan disabilitas. Jatim yang paling semangat melakukan inovasi dan terobosan untuk disabilitas. Ini membuat kami merasa sangat diapresiasi.
“Dan ini memberikan harapan bagi kami. Saya ini juga penyandang disabilitas, yakni tuna rungu. Berasal dari Nganjuk dan hari ini pulang. Sekarang Alhamdulillah saya adalah staf khusus Presiden. Jadi kalau saya bisa, saya yakin teman-teman penyandang disabilitas juga bisa,” pesannya.
Selaras dengan Ankie, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa selama 7 tahun ia menjabat, ada lubang kependudukan yang tidak bisa kita selesaikan. Yakni komunitas disabilitas dan komunitas adat terpencil.
“Ini karena banyak ruang tertutup di sana. Jadi kalau Dukcapil turun sendiri tidak akan bisa terselesaikan. Maka harus turun semua, bergerak bersama. Dari hulu ke hilirnya, mulai dari Gubernur, Bupati-Walikota, Camat, kepala sekolah, sampai keluarga,” tuturnya.
Zudan menyebutkan, gerakan jemput bola pendataan kependudukan penyandang disabilitas ini telah dimulai di Jakarta 14 Maret 2022. Dalam 3 bulan bergerak, rata-rata data masuk mencapai 220.000 per bulan.
“Maka di Jatim, dengan 38 kabupaten/kota, kalau sehari bisa mendata 100 orang saja maka se-Jatim bisa mendata 3.800 per hari. Tapi saya minta, jangan lupa ragam disabilitas tiap orang dicatat. Dan untuk penyandang disabilitas jiwa dan sensorik harus ada ahli yang mendampingi,” tukasnya. (lis)
