Caption Foto : Suasana Rapat Paripurna DPRD Jombang
mediapetisi.net – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang dengan agenda Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025 dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atamji. Dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur BUMD, Kabag dan Camat. Bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang. Rabu (2/7/2025)
Bupati Jombang Warsubi menyampaikan Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,2 Triliun. Angka ini mengalami kenaikan 5,92 persen dari alokasi belanja sebelumnya.
Tambahan anggaran ini bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program-program pembangunan yang manfaatnya benar-benar bisa dirasakan rakyat.
“Setiap rupiah yang keluar dari APBD adalah milik rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus kembali lagi ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan layanan yang nyata,” terangnya.
Abah Bupati menjelaskan bahwa belanja daerah yang meningkat akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas. Diantaranya, pembangunan sekolah rakyat, penguatan koperasi di desa-desa, perbaikan layanan dasar seperti kesehatan dan infrastruktur, hingga percepatan pembangunan desa tertinggal.
Dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Jombang menargetkan angka Rp2,9 triliun. Angka ini sedikit turun, yakni 0,62 persen lebih rendah dari perkiraan awal akibat adanya penyesuaian pendapatan asli daerah (PAD) serta transfer dari pemerintah pusat yang tidak sebesar proyeksi sebelumnya.
Untuk menutup defisit belanja, Pemkab Jombang mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya. Warsubi menegaskan bahwa penggunaan Silpa harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan efisiensi.
“Prinsipnya, anggaran harus tepat sasaran dan tidak boleh ada pemborosan. Kita sudah menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dengan Instruksi Bupati. Jadi, setiap program wajib efektif dan efisien,” jelas Bupati.
Salah satu prioritas penggunaan anggaran adalah untuk memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan yang layak tanpa biaya.
“Negara wajib hadir di tengah keterbatasan rakyat. Keterbatasan ekonomi tidak boleh mematikan mimpi anak-anak kita. Pemerintah akan menjamin mereka tetap bisa sekolah,” papar Bupati.
Di sektor ekonomi, penguatan koperasi desa juga mendapat perhatian besar. Pemkab Jombang berkomitmen mendorong koperasi agar menjadi penopang perekonomian desa. Menurut Warsubi, koperasi yang kuat akan membuat perputaran uang tetap berada di desa sehingga membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja.
“Kalau koperasi sehat, maka ekonomi desa akan bergerak. Perputaran uang lancar, warga punya usaha, pendapatan keluarga bertambah, dan kesejahteraan naik. Ujungnya, ini juga menarik investasi ke sektor riil,” tegasrnya.
Selain membangun sekolah dan koperasi, pemerintah daerah juga memberikan dukungan nyata kepada warga berpenghasilan rendah. Salah satunya dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk warga kurang mampu yang ingin memiliki rumah layak huni.
“Proses perizinan kita permudah. Jangan sampai warga kesulitan membangun rumah hanya karena prosedur yang rumit. Ini bagian dari kewajiban pemerintah untuk mempermudah rakyat,” ujar Warsubi.
Dalam perubahan APBD 2025 ini, Pemkab Jombang mengusung tema pembangunan “Hilirisasi Agrobisnis”. Fokusnya ada pada tiga prioritas besar: peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik yang lebih baik, serta penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Warsubi berharap, program-program ini mampu mendorong pergerakan ekonomi rakyat yang lebih aktif. Jika ekonomi rakyat berjalan baik, maka penerimaan pajak daerah pun akan meningkat. Dana pajak itulah yang kemudian kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya.
“Jadi siklusnya harus jelas: ekonomi rakyat bergerak, pajak naik, pembangunan tambah cepat. Semua kembali untuk rakyat. Inilah tujuan besar APBD kita,” harapnya. (yn)
