Caption Foto : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Endah Rachmawati saat membuka FPD
mediapetisi.net – Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2025 dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Ketaprik) Kabupaten Jombang Nur Kamalia melalui Sekretaris Dinas Endah Rachmawati, S.Pi, M.Si.
Dihadiri 50 peserta yakni Pejabat Struktural lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, OPD Pendamping (Bappeda, DPMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Inspektorat dan Bagian Organisasi, Bulog, DPMPD, Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL), Kecamatan, Perwakilan dari Desa, Organisasi Wanita yang diwakili oleh PKK), Stakeholder pembudidaya ikan, lumbung pangan, PUPM TTI, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang. Senin (19/2/2024)
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Endah Rachmawati menyampaikan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RRPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJMD, RPJMD dan RKPD.
Maka salah satu tahapan yang dapat dilaksanakan guna menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2025 terhadap usulan-usulan yang langsung berasal dari masyarakat sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan dari Perangkat Daerah dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kabupaten Jombang. Untuk itu perlu dilaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah.
“Kegiatan Forum Perangkat Daerah ini sebagai wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan stakeholder, untuk penyempurnaan rancangan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2025,” terang Endah.
Sedangkan Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang telah diantaranya Cascading Perubahan Renstra Tahun 2024 – 2026. tujuan RPD serta tujuan OPD Rancangan Awal Renja 2025 yang meliputi Program dan Kegiatan dari masing-masing Bidang (meliputi indikator program/kegiatan/sub kegiatan, target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, pagu dana serta aktivitas/kegiatan dari pada program tersebut)
Sementara Kabid Renkon Ekonomipada Bappeda Kabupaten Jombang Dadang menekankan kembali pesan dari bapak Pj. Bupati Jombang beberapa hal yakni harus ada pembaruan/inovasi aktifitas di 2025 (jangan copy/paste dari tahun sebelumnya). Selain itu harus ada kolaborasi dengan OPD lain untuk mendukung prioritas nasional dan daerah (penanganan kemiskinan, stunting, inflasi, investasi).
Inovasi tidak selalu identik dengan tambahan anggaran tetapi dalam penyusunan rancangan Renja 2025 hendaknya dimasukkan isu aktual yang terjadi khususnya yang sangat berkaitan dengan masalah pangan yakni inflasi harga. Karena inflasi juga merupakan indikator kinerja daerah. Kegiatan yang mungkin bisa disegera dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam penanganan inflasi adalah penyaluran CPPD, Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah.
“Dari hasil diskusi disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi kelompok UKM dalam peningkatan mutu hasil adalah kurangnya alat yang memadai. Pada kegiatan penuntasan stunting, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggandeng produk olahan UKM yaitu abon ikan lele. Ketika produksi abon ikan lele berlangsung, UKM merasa kesulitan dalam hal sterilisasi produk sehingga diharapkan Dinas dapat memfasilitasi bantuan alat olahan sesuai dengan kebutuhan,” jelas Endah.
Untuk kedepannya bimtek olahan hasil perikanan narasumber tidak selalu dari luar tapi bisa diganti menggunakan narasumber dari P2NKP yang ada di Jombang. Untuk kelompok yang merasa usulannya tidak pernah diakomodir, bisa didiskusikan dengan Desa setempat untuk kemudian diajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Bappeda dan Dinas Teknis.
Sedangkan Gerakan Terpadu Mandiri Pangan merupakan kolaborasi dari Dinas Pertanian dengan OPD terkait yang juga berperan dalam penurunan angka inflasi yang dimulai dari kecukupan pangan dari tingkat rumah tangga. PKK Kabupaten Jombang siap bersinergi dalam mendukung kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Dinas dengan menggerakkan PKK Kecamatan sampai dengan Dasawisma penanaman cabe yang juga mendukung penurunan inflasi.
“Untuk workshop B2SA yang biasa dikolaborasikan dengan PKK dengan menghadirkan chef nasional, diharapkan selain olahan menu pangan lokal juga bisa disisipkan menu olahan ikan karena sulitnya mengolah ikan agar disukai meskipun sederhana tetapi menarik. Untuk olahan B2SA bisa diterapkan di OPD itu sendiri, karena masih banyak olahan pangan lokal yang kurang diminati dari anak – anak sampai dewasa,” tandas Endah.
Perlu diketahui, Penyuluh Perikanan menyampaikan ada 2 usulan dari kelompok yang ingin mengajukan hibah diantaranya Sarpras Budidaya Lele – Kelompok Made Lele, Desa Made, Kecamatan Kudu. Sarpras Perbenihan Lele – Kelompok Mina Agung, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro. (yr)
