Caption Foto : Suasana rapat paripurna DPRD Jombang
mediapetisi.net – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Jombang terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD tentang P-APBD dan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang 3 Raperda tahun 2022 dibuka oleh Ketua DPRD H. Mas’ud Zuremi. Senin (22/8/2022)
Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan terkait sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan tentang penurunan retnbusi sebesar 1 miyar 567 juta 925 ribu 968 ruprah atau 8,23 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2022.
“Pada sektor perijinan tertentu pada tahun 2021 terdapat perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat di sektor perizinan tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/5J tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta usaha segar,” terangnya.
Sedangkan dari sisi belanja dan pengeluaran terdapat beberapa hal yang harus diprioritaskan. Prioritas-prioritas yang harus mendapat perhatian eksekutif salah satunya adalah perbaikan jalan-jalan yang rusak baik jalan lintas kabupaten, jalan poros desa serta jalan lain yang memerlukan perbaikan.
“Pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan anggaran untuk perbaikan ruas jalan kabupaten, jalan poros dasa, serta kegiatan pemeliharaan jalan di beberapa titik sesuai kebutuhan dan diprioritaskan sesuai dengan tingkat kerusakan jalan,” jelas Bupati Mundjidah.
Lanjut Bupati, terkait upaya dan terobosan untuk menambah PAD khususnya. Optimalisasi peran dan fungsi BUMD di Kabupaten Jombang. Pemerintah Daerah senantiasa mendorong BUMD agar terus meningkatkan kinerja dan melakukan terobosan serta inovasi produk-produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya melalui program SIWBANGTIS oleh Bank Jombang, Pengembangan kawasan perkebunan, wisata dan pendidikan oleh PDP Panglungan, Penambahan saluran air minum dan produksi air minum dalam kemasan oleh PERUMDAM Tirta Kencana serta program pelayanan kesehatan dan obat-obatan berbasis aplikasi online oleh PERUMDA Aneka Seger.
Sementara itu, perihal kelangkaan pupuk dan harga jual yang jatuh khususnya di Kabupaten Jombang, mulai musim penghujan 2021-2022 telah memulai Program Hulu Hilir Perlindungan Petani, di Hulu petani dilindungi dengan asuransi yaitu AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), di Hilir petani dilindungi dengan kepastian akses pasar (pembelian hasil panen), Yang bekerjasama dengan PT, Asuransi Jasa Indonesia dan PT. SMK. Selain itu, juga melalui program tunda jual dengan mengoptimalkan peran ke kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang berfungsi sebagai pengendali harga Pupuk Organik Cair dan Alat Pengolah Pupuk Organik.
“Pupuk Organik Cair dianggap sebagai pilihan terbaik, karena lebih efisien, dengan anggaran yang sama dapat mencakup areal yang lebih luas, Dianggap lebih efektif karena bentuknya yang cair akan menjadikan Pupuk Organik Cair dapat langsung dimanfaatkan tanaman melalui stomata atau lubang alami di daun, batang tanaman dan akar,” paparnya.
Hal ini, menyebabkan Pupuk Organik Cair bisa berdampak langsung pada peningkatan produksi tanaman di tahun ini, Pengadaan barang pada program bantuan Pupuk Organik Cair rencananya penghujan 2021-2022 telah memulai Program Hulu Hilir Perlindungan Petani, di Hulu petani dilindungi dengan asuransi yaitu AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), di Hilir petani dilindungi dengan kepastian akses pasar (pembelian hasil panen), Yang bekerjasama dengan PT, Asuransi Jasa Indonesia dan PT. SMK.
“Selain itu, juga melalui program tunda jual dengan mengoptimalkan peran ke kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang berfungsi sebagai pengendali harga,Teknis dari pupuk organik yang di produksi, sehingga dapat masuk di e-catalog,” ucapnya.
Bupati Jombang juga memaparkan perlunya memantapkan daya saing daerah dengan mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan industri manufaktur serta peningkatan sumberdaya Industri dan pengembangan Industri yang tangguh dalam cakupan wilayah yang beragam.
Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui Penguatan Sistem Aplikasi Perizinan dengan upgrade aplikasi Sistem Pelayanan Perimnan Non Berusaha Secara Elektronik (SIRINDUNONA) dan Kearsipan Digital, sedangkan untuk pengembangan industri telah dianggarkan biaya pendampingan Industri Kecil mengah (IKM) Slag Aluminium sebesar 800 juta rupiah agar mampu beroperasi secara maksimal yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah.
Tidak hanya itu, Mundjidah juga mengatakan pemerataan kebijakan pembangunan ekonomi diperkotaan maupun dipedesaan dapat saya sampaikan bahwa Pembangunan perekonomian pedesaan diantaranya dilakukan melalui pemeliharaan terhadap infrastruktur pertanian, pembangunan sumur dangkal, pembangunan irigasi air tanah dangkal. Pengembangan usaha pertanian juga dilakukan melalui intensifikasi pertanian, peningkatan Indeks Pertanaman baik pada tanaman pangan maupun perkebunan,” tukasnya.
Kemudian Wakil Bupati Jombang Sumrambah menyampaikan pemaparan Nota Penjelasan Bupati Jombang terkait 3 Raperda kabupaten Jombang tahun 2022 diantaranya Raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi dan rencana pembangunan industri kabupaten Jombang tahun 2022-2024. (lis)
