Caption Foto : Bupati dan Pimpinan DPRD Jombang saat menandatangani Perda penyertaan modal 2 Perumda

mediapetisi.net – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Jombang tentang penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal kepada dua Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Seger dan Panglungan dipimpin oleh Ketua DPRD Jombang H. Mas’ud Zuremi. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Dansatradar 222 Ploso, Dandim 0814, Ketua PA, Waka Polres, Perwakilan Kajari, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Direktur Perumda, Kabag. dan Camat. Bertempat di ruang Paripurna kantor DPRD Jombang. Senin (23/5/2022) 

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan pandangan akhir atas PU DPRD Jombang yakni, dengan penyertaan modal kepada dua Perumda  diharapkan dapat memberikan kinerja atas pengelolaan BUMD menuju kearah yang lebih baik. Yang kedua adanya pembinaan dan pengawasan dari dewan pengawas secara lebih intensif atas pengelolaan dana dan pelaksanaan kinerja BUMD oleh direktur dan jajarannya 

“Memperhatikan pertimbangan dan harapan, dengan mengucap bismilahirohmanirohim, saya sepakat dan setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Jombang tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah perkebunan Panglungan dan Aneka Usaha Seger,” ucapnya.

Paripurna dilanjutkan penyampaian nota penjelasan Bupati terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diantaranya Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika serta Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Usai paripurna,  Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi saat diwawancarai mengatakan dari pendapat Bupati yang terakhir telah menyetujui Raperda penyertaan modal pada dua Perumda menjadi Perda kabupaten Jombang pada tahun 2022 ini, artinya kami telah menerima dari persetujuan itu dan telah ditangani bersama antara DPRD dan Bupati. Sedangkan proses peraturan daerah yang dibahas di setiap pengajuan baik itu inisiatif maupun partisipatif dari pemerintah kabupaten Jombang, 

“Kemudian Bupati menyambung 3 nota Raperda terkait dengan pengelolaan keuangan, pencegahan narkoba dan inovasi daerah, dan ketika sudah diajukan sebagai nota maka tanggal 30 rapat banmus kita agendakan terkait pemandangan umum DPRD kabupaten Jombang, jawaban Bupati dan pemandangan akhir DPRD. Tetapi dalam satu bulan kedepan insyaallah kita usahakan bisa selesai, manakala dalam pembahasan itu lancar dan tidak ada kendala karena ini merupakan program dari pemerintah daerah, harus selesai pada tahun 2022,” pungkasnya. (lis)