Caption Foto : Gubernur Khofifah saat menerima penghargaan Manggala Karya Kencana 2021 dari BKKBN RI

mediapetisi.net – Sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan dukungannya terhadap kemajuan program Keluarga Berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga di Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapatkan Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) Tahun 2021 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI.

Penghargaan berupa piagam dan lencana sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BKKBN RI Nomor 71/KEP/G2/2021 tertanggal 25 Juni 2021, diberikan dan disematkan langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung BKKBN RI Jakarta Timur yang disiarkan langsung secara streaming melalui kanal Youtube BKKBN RI.

Gubernur Khofifah menyampaikan penghargaan tersebut dipersembahkan untuk masyarakat Jawa Timur. Diraihnya penghargaan ini, tak lepas dari peran serta masyarakat dan dukungan Forkopimda Jatim dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi profesi dan gerakan organisasi wanita, seperti PKK, Bhayangkari, Persit, Jalasenastri, Muslimat NU, Aisyiyah dan lain sebagainya.

“Alhamdulillah, berbagai langkah upaya konkret dan progresif telah kita lakukan terutama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas keluarga di Jawa Timur. Hal ini juga terbukti dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur pada tahun 2020 terus mengalami kemajuan,” unkapnya.

Lanjut Khofifah, pada tahun 2019 lalu, IPM Jawa Timur telah mencapai 71,50. Pada tahun 2020 sendiri meningkat menjadi 71,71. Sedang untuk bayi yang baru lahir memiliki peluang hidup hingga 71,30 % meningkat 0,12 %. Ini menunjukkan bahwa capaian pengendalian penduduk di Provinsi Jawa Timur selama ini juga membuah prestasi yang menggembirakan. Laju pertumbuhan penduduk periode tahun 2000 hingga 2010 hanya 0,70%, setengah dari laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 %.

Sebelumnya, di awal 2021, Gubernur Khofifah pernah menjabat kepala BKKBN dan Menteri Sosial RI itu menerbitkan SE (Surat Edaran) Gubernur Jawa Timur Nomor 810 Tahun 2021, pada tanggal 18 Januari 2021 terkait Pencegahan Perkawinan Anak kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur. Hal itu diterbitkan untuk meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk. Termasuk juga untuk pendewasaan usia perkawinan, serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak.

“Saya ingin menyampaikan soal masih tingginya angka nikah dini di Jatim. Setelah kami mendapatkan mandat sebagai Gubernur Jatim. Di beberapa Kabupaten yang nikah usia dini masih harus didorong untuk diturunkan. Saya diskusi dengan Kepala Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama. Beberapa hal penyebab nikah usia dini dijelaskan, termasuk didalamnya mekanisme dispensasi perkawinan. Dimana 80 persen dispensasi perkawinan dikarenakan kehamilan mendahului. Ini PR sejak dulu saya di BKKBN, dan komitmen saya tidak berkurang melakukan identifikasi dan solusi secara lebih komperhensif termausk didalamnya mekanisme dispensasi perkawinan,” jelas Khofifah.

Untuk mendukung upaya penurunan kasus Anemia Remaja Putri (Calon Pengantin) dan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dilakukan pemetaan di 5 kabupaten kota yang AKI/AKB dan stuntingnya masih tinggi di Jatim. Kita mendiskusikan, kami harap untuk stunting ada kesamaan metode menghitung. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM dan kualitas keluarga, dirinya juga mendorong terbentuknya Kampung KB di Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan kualitas yang terus meningkat.

“Ini sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, desa atau kelurahan. Selain itu juga sebagai upaya penurunan angka kemiskinan dan membangun kemandirian dan sebagainya,” tandas Khofifah.

Dikesempatan yang sama Kepala BKKBN Hasto Wardoyo raihan penghargaan bagi Gubernur Jatim berdasarkan pada penilaian juri sekaligus dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2021. Gubernur sudah memimpin Jawa Timur dengan sangat baik, karena total fertility rate untuk seluruh pulau Jawa relatif terjaga dengan baik, sekarang 1,9. Utamanya, ada wilayah-wilayah tertentu yang bisa terjaga, salah satu contohnya ialah Kabupaten Pamekasan, Madura dengan angka fertility rate tidak lebih dari 2,1.

“Terimakasih kepada Ibu Gubernur telah memberikan komitmen mengeluarkan Surat Edaran yang diterbitkan untuk pencegahan perkawinan dini, ini sangat penting bagi BKKBN. Karena dengan indikator tertentu bisa menurunkan angka usia perkawinan dikisaran 15-19 tahun,” pungkasnya. (hms/zul)