Caption Foto : Bupati Jombang saat menyampaikan nota penjelasan atas Raperda Inisiatif DPRD 2021

mediapetisi.net – Rapat Paripurna DPRD Pemandangan Umum Bupati Jombang atas Nota Penjelasan DPRD dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2021 dipimpin oleh Ketua DPRD H. Mas’ud Zuremi. Dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag. serta Camat. Bertempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Jombang. Senin (22/11/2021)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan nota penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif diantaranya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yakni ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan yang bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan. 

“Sedangkan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk itu, saya mohon dukungan atas kebijakan terhadap pemenuhan PPNS di bidang lalu lintas supaya dapat dilaksanakan secara efektif terhadap Raperda dimaksud saya usulkan agar dilakukan pengaturan yang terkait dengan kendaraan tidak bermotor dan berjalan kaki,” terangnya.

Lanjut Bupati, rancangan peraturan daerah yang kedua tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengingat raperda tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan landasan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari pra bencana saat anggap darurat dan paskah bencana baik bencana alam bencana non alam maupun bencana sosial secara komprehensive. Sedangkan dana penanggulangan bencana berasal dari APBD, masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana berupa santunan, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha produktif dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kemampuan keuangan daerah karena terhadap implementasi atas ketentuan tersebut bilamana terjadi bencana pemerintah daerah serta harus menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.

Ketiga rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Bupati Jombang sangat mengapresiasi atas pengajuan inisiatif dari DPRD kabupaten Jombang karena merujuk sekaligus sebagai tindak lanjut dari undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Pada prinsipnya memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan khususnya terhadap petani menggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektar. 

“Sedangkan petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektar atau petani hortikultura berkebun atau peternak segala usaha kecil. Petani hortikultura, petani perkebunan, petani peternak usaha kecil sebagai lagi sebagaimana lazimnya peraturan daerah yang membuat adanya sanksi maka saya usulkan adanya penambahan yang mengatur tentang pendidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),” pungkasnya. (lis)