Caption Foto : Bupati Jombang saat menyampaikan Nota Penjelasan 

mediapetisi.net – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Jombang Raperda P-APBD TA 2021 dan 2 (Dua) Raperda Partisipatif. Yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 2021 – 2041 dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi. Dihadiri Wakil Ketua dan  anggota DPRD serta Kepala OPD. Bertempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Jombang. Senin (9/8/2021)

Bupati Mundjidah Wahab dalam Nota Penjelasannya diantaranya menyampaikan Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan menurun dalam masa pandemi ini,  sehingga target PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang semula sebesar 477 milyar 849 juta 405 ribu 356 rupiah menurun menjadi 470 milyar 650 juta 315 ribu 687 rupiah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer mengalami peningkatan sebesar 11,67% atau 322 milyar 959 juta 907 ribu 85 rupiah dari semula 2 triliun 766 milyar 852 juta 238 ribu 118 rupiah menjadi 3 triliun 89 milyar 812 juta 145 ribu 203 rupiah.

“Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah semula dianggarkan sebesar 40 milyar rupiah dan dalam perubahan APBD in dianggarkan sebesar 46 Milyar 500 Juta rupiah yang dipergunakan untuk pembayaran hutang jangka pendek RSUD Jombang, penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta kencana dan Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan. Total pendapatan sebesar 2 triliun 597 milyar 504 juta 824 ribu 331 rupiah dikurangi total belanja sebesar 3 triliun 89 milyar 812 juta 145 ribu 203 rupiah sehingga struktur defisit anggaran sebesar 492 milyar 307 juta 320 ribu 872 rupiah,” terangnya.

Sementara untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041, Bupati Jombang mengatakan berdasarkan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Ruang wilayah Kabupaten Jombang selain memiliki potensi juga keterbatasan, oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Jombang baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari.

Pemanfaatan dan perlindungan ruang agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Nasional Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, serta merupakan acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang maupun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

“Atas dasar itulah dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang karena RTRW merupakan dokumen perencanaan untuk jangka panjang sampai 20 (dua puluh) tahun mendatang,” jelasnya.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah sebagai upaya untuk mengamankan barang milik daerah; menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah dan memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,  trasparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

“Maka perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Kabupaten Jombang untuk membahas dan memproses Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Bupati Jombang. (lis)