Caption Foto : Ketua Panitia AKBP (P) H. Minardi saat menyerahkan bantuan beras ke petani Pesanggrem

mediapetisi.net – Inkoppol RI (Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia) gelar launching Satgassus Deradikalisasi Inkoppol RI proyek tanam Pisang dan Durian seluas 10 hektar kerjasama dengan Tripartit Perum Perhutani KPH Malang Inkoppol RI dan LKDPH Agung Lestari Desa Pondokagung Kasambon Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Jawa Timur. Senin (22/2/2021)

AKBP (P) H. Minardi dalam sambutannya mengatakan, Program Inkopol yakni bekerja sama dengan Perhutani khususnya KPH Malang dan LKDPH Agung lestari. Terkait radikalisme prinsip Inkopol intinya menghilangkan 4 kosong di wilayah pinggiran hutan yang rata rata terindikasi kemiskinan maka kehadiran Inkopol untuk membantu dalam hal sosial. 

“4 kosong diantaranya menghilangkan pikiran yang kosong, hati yang kosong, ekonomi kosong dan dompet kosong. Apabila empat hal ini menyatu insyaallah mudah sekali dimasuki hal-hal yang kurang baik yang semestinya sudah dipahami masyarakat dan tidak akan hanyut. Untuk itu Inkopol hadir untuk menjembatani, sehingga saya sebagai panitia bekerja keras supaya pelaksanaan mulai awal sampai akhir mulai tanam sampai nanti panen dan bisa bermanfaat di sekitar hutan, maka dari itu tanaman harus dijaga,” ungkapnya. 

Sementara itu, Hengky Herwanto Administratur Madya KPPH Malang mengatakan lanching tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani tanggal 12 Februari yang lalu antara Perum Perhutani KPH Malang, Inkoppol RI dan LKDPH Agung lestari yang berada di lokasi desa Pondokagung kecamatan Kasembon. Secara pengelolaan hutan berada di Petak 132 x RPH Kasembon. Sedangkan Misi Perum Perhutani yakni mengelola sumberdaya hutan secara lestari dan peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, mengoptimalkan bisnis perhutanan melalui Inkopol yang tentunya untuk keberlangsungan perusahaan dan perusahaan perum perhutani juga tetap eksis. 

“Kami menyampaikan terimakasih kepada Inkoppol RI yang luar biasa dukungannya kepada kita semua,kepada Perhutani juga tentunya kepada masyarakat,” harapnya. 

Di tempat yang sama Kepala Satuan Tugas Khusus Program Deradikalisasi Inkoppol RI Irjen Pol Drs. Mudji Waluyo SH. MM dalam amantnya dibacakan oleh Waka Stagassus Program Deradikalisasi Inkoppol RI Brigjen Pol Sriyono Heru Purnomo menyampaikan Indonesia dalam rentang waktu 10 tahun ini mengindikasikan adanya gejala intoleransi, radikalisme dan terorisme. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen istilah intoleran sering muncul karena tindakan oknum yang enggan menghargai perbedaan. Padahal Indonesia bukan terdiri dari satu agama, suku dan adat melainkan beragam.

Dalam beberapa tahun belakangan, paham dan gerakan – gerakan radikalisme di seluruh belahan dunia, bahkan pula di Indonesia memang semakin merebak dan mengkhawatirkan. Ditambah dengan derasnya arus informasi era 4.0 yang membuat paham dan gerakan radikalisme ini menjadi semakin masif dan mengglobal. Paham-paham kekerasan itu telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan dan profesi. Berbagai aksi teror pun mereka lakukan, baik lone wolf maupun teror bom bunuh diri. Fakta ini menjadi bukti radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi kedamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu tidak ada jalan lain, radikalisme dan terorisme harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

“Dari sisi regulasi, Indonesia memiliki UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), yang merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus di luar KUHPidana. Pada tanggal 6 Januari 2021 yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024. Dalam Pasal 43A UU Nomor 5 Tahun 2018 diatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme, yang salah satu diantaranya dilakukan dengan upaya deradikalisasi,” jelasnya.

Salah satu upaya yang ditawarkan bagi program deradikalisasi dalam hal ini adalah budidaya tanaman pisang. Pengembangan budidaya tanaman pisang memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat maupun negara. Dengan melakukan pengembangan tanaman pisang, keluaran (output) yang diharapkan adalah masyarakat memiliki ketahanan terhadap pengaruh radikalisme yang berkembang. Hal ini dapat dipahami karena dengan budidaya tanaman pisang yang bernilai ekonomis, maka ekonomi masyarakat akan berkembang sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh paham-paham yang menyimpang dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 

Dengan demikian, akan terbangun komunikasi yang baik antara Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dapat memanfaatkan komunikasi yang baik tersebut untuk menjadikan masyarakat sebagai agent Pemerintah dalam memperoleh informasi mengenai adanya paham-paham radikalisme yang coba disusupi ke tengah masyarakat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Inkoppol RI telah melakukan kerja sama dengan Perum Perhutani tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Tanaman Pisang. Program tersebut dilaksanakan di lahan yang berlokasi di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur KPH Malang, yaitu Kasembon, dengan total luas lahan adalah 10 (sepuluh) hektar dan melibatkan 55 (lima puluh lima) petani pesanggem. Seluruh biaya operasional penanaman, pemeliharaan, pemanenan sampai dengan pengangkutan pisang menjadi tanggung jawab Inkoppol. Nantinya, akan dilakukan bagi hasil atas panen pisang tersebut dengan besaran prosentase 20% untuk Perum Perhutani KPH Malang, 60% untuk Inkoppol, dan 20% untuk para petani pesanggem. 

Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan Inkoppol dalam melaksanakan program penanaman pisang ini, yaitu tidak hanya menghadirkan kegiatan positif bagi anggota masyarakat untuk menghindari pemikiran yang dianggap radikal tetapi juga memperkenalkan masyarakat terhadap budidaya tanaman pisang khususnya pisang kepok yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan dari hasil panennya. Selain itu, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani Kasembon, Inkoppol memiliki program memberikan bantuan sosial berupa beras sebanyak 20 (dua puluh) kg per bulan untuk seluruh 55 petani pesanggem yang terlibat dalam penanaman pisang. Program bantuan sosial tersebut akan dilaksanakan selama proses tanam hingga panen, atau sekitar 12 bulan.

“Saya sangat berharap dengan adanya program penanaman pisang, pembagian bantuan social beras serta nantinya akan didukung dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila oleh forum Muspida, maka akan terwujud kondisi social masyarakat Kasembon yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal,” pungkas Heru. (lis)