Caption Foto : Wakil Ketua DPRD Jombang, Donny Anggun saat memimpin hearing

mediapetisi.net – Rapat hearing yang dilakukan antara DPRD Jombang bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang terkait proyek pembangunan penataan di Jalan KH.  Wahid Hasyim Jombang. Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Senin (8/3/2021)

Wakil Ketua DPRD Jombang, Donny Anggun menanggapi proyek penataan Jalan Wahid Hasyim Kabupaten Jombang tahun anggaran 2021. Pemkab Jombang harus menyiapkan solusi terbaik untuk para pelaku usaha dan Pedagang Kaki Lima di sekitar Jalan Wahid Hasyim Jombang.

“Sedangkan pemilik usaha dan PKL yang ada di jalan KH. Wahid Hasyim Jombang harus diberi solusi terbaik buat mereka, jangan sampai malah membuat ekonomi atau hidup mereka semakin sulit dengan adanya proyek tersebut,” ungkapnya.

Donny berharap program pembangunan Jalan KH. Wahid Hasyim tersebut untuk menciptakan Jombang lebih indah dan tertib bukan akan mempersulit para pelaku usaha dan PKL yang terdampak akibat pelaksanaan program tersebut. Selain itu, proyek senilai 20 Miliar tersebut dapat membawa manfaat secara nyata untuk masyarakat khususnya di tengah wabah pandemi Covid-19, harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Heru Widjayanto selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani drainase dan trotoar, pihaknya mengatakan telah koordinasi bersama OPD terkait pemindahan pelaku usaha dan PKL di sekitar Jalan KH. Wahid Hasyim Jombang.

“Sedangkan pengalihan pedagang kaki lima akan dialihkan ke Jalan dr. Soetomo, Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Pattimura. Sebelum dilakukan pemindahan, akan dilakukan sosialisasi bersama Satpol PP sebagai team leader,” terangnya.

Sedangkan saat sosialisasi Heru mengimbau kepada para pelaku usaha dan PKL yang sudah diberi lokasi untuk tidak kembali ke Jalan KH. Wahid Hasyim karena setelah dibangun supaya jalan tersebut bersih dari PKL. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan Dinas Perkim supaya proyek bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan pihaknya meminta pendampingan bersama pihak-pihak terkait.

“Kami ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dengan legislatif, paparan kita lakukan secara detail, mulai dari perencanaan, penganggaran, lelang pengawasan fisik. Selain itu, Kami minta didampingi oleh Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan LKPP,” pungkas Heru. (Lis/zul)