Caption foto : penasehat KPK saat puluk gong
mediapetisi.net – Roadshow Bus KPK 2019 dengan tema “Jelajah Negeri bangun antikorupsi” dan klinik konsultasi “kades lawas(kawal desa melalui pengawasan)” kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur tahun 2019 dibuka oleh Penasehat KPK Budi Santoso dengan ditandai Pemukulan gong. Dihadiri oleh Bupati Jombang, Sekretaris Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi A Provinsi Jawa Timur, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Forkopimda, Camat dan Kepala Desa se kabupaten Jombang. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang. Jumat (5/7/2019)
Penasehat KPK Budi Santoso menyampaikan Roadshow KPK dalam rangka memberikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat, maka dilakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi melalui kehadiran bus jelajah Negeri bangun antikorupsi sebagai inovasi dan strategi dari lembaga KPK. Kabupaten Jombang menjadi kabupaten ke 4 yang dihadiri roadshow bus KPK 2019 dari 28 kabupaten/kota di Jawa Timur, Bali dan Jawa Tengah yang akan berlangsung selama 4 bulan mulai dari kabupaten Ngawi dan berakhir di kabupaten Karanganyar.
“Tugas KPK berdasarkan undang-undang tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring. Roadshow tersebut merupakan salah satu program pencegahan yang dilakukan mulai dari bawah dan untuk memberikan informasi kepada stakeholder KPK yang berasal dari seluruh elemen bangsa. Setiap kabupaten/kota memiliki 12 hingga 29 agenda yang berbeda sesuai dengan karakteristik, ciri khas, kultur dan lainnya. KPK berupaya melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam kegiatan KPK,” ujarnya.
Menurut Budi, sejak 2014 hingga 15 Juni 2019 KPK mendapatkan laporan 72 pengaduan laporan untuk kabupaten Jombang, hanya 19 laporan yang diteruskan untuk ditelaah dan dikelompokkan sesuai kategori, sisanya masuk dalam pengarsipan karena tidak memenuhi persyaratan. Tahun 2019 dari kabupaten Jombang terdapat 4 laporan yang telah diterima tapi hanya 2 yang dilakukan telaah dan diproses lebih lanjut.
“Berdasarkan hasil penelitian monitoring pusat pencegahan dari 8 kategori pada tahun 2018, hasil pencapaian tingkat Nasional sebesar 58%, Provinsi Jawa Timur 66% dan kabupaten Jombang masih 56% cukup berat bagi Bupati Jombang, namun harus tetap optimis untuk diperbaiki terus menerus, bahkan KPK juga siap untuk membantu. Saya yakin pencapaian pasti bisa diperbaiki, pasti bisa naik melebihi capaian Nasional, bahkan bisa sesuai dengan presentasi capaian rata-rata provinsi Jawa Timur yang sudah tinggi dibawah kepemimpinan Bupati Jombang saat ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab mengatakan, tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan nepotisme mengharuskan reformasi birokrasi sebagai langkah awal penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Selain itu, kendala penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan dapat dicegah melalui proses panjang yang harus dilakukan oleh KPK sebagai lembaga antikorupsi yang berfungsi sebagai pendidikan dan berperan untuk melakukan pencegahan.
“Desa yang saat ini telah mengelola dana yang cukup besar memerlukan upaya pengawasan dalam bentuk fasilitas, konsultasi, sosialisasi, pembinaan dan pemeriksaan guna mengawal dan mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa melalui konsultasi KADES LAWAS dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap aparat pemerintah desa agar melakukan pengelolaan desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan keuangan desa. Kami berharap kerjasama yang baik dapat dilanjutkan sampai ditingkat kabupaten agar pemerintah daerah dapat selalu aktif untuk membina kepala desa di kabupaten Jombang yang berjumlah 302 desa,” harapnya.
Menindaklanjuti program kerja Nawacita yang salah satunya berisi membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan peran daerah dan Desa dalam rangka kesatuan Republik Indonesia. Desa saat ini sebagai ujung tombak, tumpuan dan harapan bagi bangsa dan Negara, sehingga pembangunan Indonesia saat ini adalah pembangunan berbasis kerakyatan, sehingga prioritas utama terletak pada struktur pemerintahan yang paling bawah yang berada di desa. Untuk itu, agar desa sejahtera, maka pemerintah atau Negara harus hadir secara langsung di desa karena sejak tahun 2015 dana yang diturunkan ke desa sekitar 2,5 milyar. Penyerapan dana di Jawa Timur menjadi yang terbaik di Indonesia. Selain itu, mendapatkan nilai integritas dari KPK dengan nilai tertinggi di Indonesia dan masuk 10 besar pelayanan publik terbaik, pungkas Inspektur inspektorat provinsi Jawa Timur, Helmy Perdana Putera. (rin)
