Caption foto : suasana paripurna
mediapetisi.net – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Penyampaian Jawaban Bupati Jombang Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang Tentang RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Joko Triono. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda, Forkopimda, Direktur Bank Jombang, Bank Jatim dan BUMD, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Kabag. di Lingkup Pemkab Jombang. Bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Jumat Sore (24/5/2019)
Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab saat sambutan menyampaikan, Secara khusus kepada juru bicara fraksi yaitu Bambang Budi Yuwono dari fraksi PDIP, Hj. Kholilah dari fraksi PKB, Arif Sutikno SP, dari fraksi Partai Golkar, Dian Ayunita Prastuni dari fraksi partai Demokrat, Didik Darmadi, S. TP, fraksi partai PKS, HJ Suwanto, SH dari fraksi partai Nasdem, Sunardi dari fraksi partai PPP,. H. Machin, SE dari fraksi partai Hanura.
“Kepada mereka saya sampaikan terimakasih yang sebesar besarnya atas sumbangsih pemikiran dan saran dari beberapa fraksi tersebut di atas yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Terimakasih kepada 8 Fraksi yang mengapresiasi terhadap pemberian opini wajar tanpa pengecualian atas audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 oleh badan pemeriksa keuangan. Semua ini merupakan hasil kerja keras bersama eksekutif maupun legislatif dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.Semoga kedepannya kerjasama yang solid dan harmonis dapat lebih ditingkatkan”. ucapnya
Sedangkan terkait penurunan pendapatan retribusi daerah, dijelaskan adanya kebijakan pembebasan administrasi karcis pada pasien yang berobat cukup menunjukkan KTP Elekronik.Meningkatkan peserta BPJS Kesehatan pada jumlah pasien. Jumlah tenaga kerja asing wajib notifikasi membayar retribusi perpanjangan ijin jauh lebih kecil dibanding target yang ditetapkan.
Tidak tercapainnya pendapatan dana bagi hasil pajak terjadi karena pajak bersumber dari transfer dan tergantung capaian target penerimaan dari pemerintah pusat dan propinsi jatim.
Rendahnya penyerapan belanja operasi realisasi telah sesuai dengan target kegiatan, sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran. Sedangkan untuk belanja hibah kepada KPU dan instansi vertikal yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu kepala daerah tidak direalisasikan semuanya. karena asumsi pengalokasiannya dua putaran. sepanjang dokumen administrasi persyaratan pencairannya dicukupi oleh obyek penerima dan memenuhi norma/persyaratan perundang – undangan maka belanja tersebut dapat direalisasikan.
Tentang perlintasan yang berpalang pintu otomatis di kabupaten Jombang belum signifikan dan rencana PT KAI untuk mengaktifkan dobel track 2019. sesuai ketentuan perlintasan sebidang kereta api diserahkan pada daerah dan telah dimulai tahun 2018 sudah dibangun di jatipelem dari APBD Kabupaten Jombang dan akan dilanjutkan di tahun berikutnya.
Tentang pasar legi seakan menjadi permanen perlu bertindak dan melakukan penataan ulang dan akan dilakukan koordinasi, dilakukan normalisasi terhadap penataan fungsi serta pemanfaatan fasilitas umum secara menyeluruh sepanjang jalan KH Mimbar.
Menanggapi jalan penghubung antar kecamatan yang berlubang dan rusak, saat ini untuk pemeliharaan jalan dinas PUPR menggunakan material aspal campuran dingin (Coldmix) serta menganggarkan alat bantu (Stamoer) untuk mempercepat proses penanganan kerusakan jalan
Tentang salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran adalah lamanya proses lelang dibagian pengadaan barang dan jasa bayak program insfrastruktur masih mengendap. Bupati memperhatikan serta menjadi catatan dan perhatian pelaksanaan realisasi anggaran dan kegiatan masing masing perangkat daerah. Sedangkan terkait realisasi belanja tanah dibawah pagu anggaran bahwa ada anggaran untuk bidang tanah yang tidak terealisasi dikarenakan harga penawaran yang diajukan diatas harga appraisal dan tidak ditemukan kata sepakat.
Capaian pertumbuhan ekonomi berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik pada tahun 2017 sebesar 5,36%. sedangkan tahun 2018 sebesar 4,64% dan indeks pembangunan manusia tahun 2017 sebesar 70,88%.
Tentang PAD melalui sektor pajak daerah target melebihi dari realisasi sebesar 113,60% atau sebesar 14 milyar 389 juta 720 ribu menunjukkan potensi PAD terlalu besar,Dinas terkait telah melakukan perencanaan dan terobosan guna meningkatkan PAD dari sektor pajak dengan cara melakukan pendataan terhadap obyek pajak secara terus menerus. diharapkan terget akan sesuai potensi yang ada. (Bersambung)
