Caption foto : kapolres bersama asisten. ka Sat PP. perwakilan kejaksaan, Kodim, anggota dewan dan mahasiswa HMI
JOMBANG :Milad HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) ke-72 Tahun dan Dialog Publik dengan mengambil tema “Sapu bersih PUNGLI!!! 72 tahun HMI mengabdi”. Dengan Narasumber Kapolres Jombang AKBP. Fadli Widiyanto SIK, Asisten 1, Mas’ud yang mewakili Bupati dan koordinator presidium MD KAHMI, Medan Amrulloh. Bertempat di Aula Kantor Pondok Pesantren Darul ‘Ulum (PPDU) Jombang. Sabtu sore (23/2/2019).
Asisten 1 Pemerintah kabupaten Jombang, Mas’ud mengatakan dalam sebuah organisasi dikenal dalam POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controling), negara ini pun sama, terdapat perencanaan, organisasi, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Selain itu juga harus memiliki jiwa besar yang harus dimiliki oleh generasi bangsa yang lebih baik kedepan, karena Negara yang besar ini harus juga diimbangi oleh jiwa yang besar, jiwa yang optimis, jiwa yang penuh dengan kreatifitas, jiwa yang memiliki nilai kebangsaan yang tinggi dan jiwa yang memiliki rasa toleransi yang tinggi.
“Akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu yang ingin menghancurkan negara ini, diharapkan generasi muda mampu memahami isu hoaks dan yang sebenarnya, ini yang harus diwaspadai, karena hal ini menjadi hal yang akan merobohkan negara ini. Terdapat pula usaha dari Negara lain yang ingin menganggu elektabilitas generasi pemuda dalam segala lini, diantaranya kenakalan remaja dan Narkoba. Namun Saya yakin HMI ini mampu memilah dan memilih, demi keberlangsungan negara ini”, ucap Mas’ud.
Sementara Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto SIK. dalam dialog publik menyampaikan pungutan ini seolah menjadi konotasi, pemerintah yang memiliki wewenang yang disebut sebagai PUNGLI, padahal pungutan liar adalah sebuah pungutan yang tidak disepakati. Pemalakan, premanisme dan sejenisnya juga merupakan pungli, karena mereka tidak memiliki wewenang maka mereka tidak dianggap pungli, padahal hal tersebut juga termasuk dalam pungli.
“Kepolisian saat ini juga sudah memiliki aplikasi online agar tidak bertemu antara petugas dan masyarakat, karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat berterima kasih jika dilayani dengan baik, yang dari situlah rawan terjadinya pungli. Aplikasi tersebut juga untuk memudahkan masyarakat dalam membuat laporan lebih efektif dan efisien. hal tersebut juga merupakan salah satu Komitmen untuk berubah agar tidak sewenang-wenang atau mempersulit masyarakat,” tegasnya.
Fadli menambahkan, setiap pelayanan jika memang digratiskan harus ada bukti tertulis bahwa pelayanan tersebut gratis dan jika harus berbayar juga harus tertulis nominalnya, agar masyarakat tidak ragu, apakah harus membayar atau tidak?, Sehingga sistem yang masyarakat telah menjadi budaya dalam memberikan sesuatu atas pelayanan yang mereka terima dapat berubah.
“Menyapu bersih PUNGLI adalah mimpi, karena hal tersebut tidak mungkin terjadi, yang dapat kita lakukan adalah mencegah terjadinya PUNGLI, tetapi tidak dapat diberantas secara tuntas”, ungkap Fadli mengakhiri dialog publik tersebut.
Koordinator MD KAHMI, Medan Amrulloh mengatakan Pemerintah kabupaten Jombang telah mengikrarkan, sapu bersih PUNGLI, jajaran kepolisian juga terbentuk satgas anti pungli, namun teori apapun terkait pungli tidak akan terwujud jika sistem tidak berjalan, karena ada kultur di Indonesia dalam perspektif masyarakat sosiologis sudah dianggap biasa, jika terus berjalan seperti itu akan merusak sendi-sendi bangsa, karena budaya tersebut sudah masuk dalam sendi-sendi bangsa dari situlah sistem diperlukan, saat ini sistem itu sudah muncul dan turun ke daerah, tetapi semua itu belum cukup karena harus disambung oleh semua lapisan, salah satunya oleh HMI.
“Ini merupakan wujud deklarasi bahwa dari diri sendirilah untuk tidak melakukan pungli. Diskusi tidak akan merubah apapun jika masih melakukan hal yang sama, tetapi hari ini HMI cabang Jombang harus mendeklarasikan diri, yang mana tahun depan juga melakukan evaluasi terjadi pungli atau tidak dilingkungan HMI, buktikan bahwa HMI harus anti pungli, yang berintelektual, bermoral, keindonesiaan dan keislaman, karena keislaman dan keindonesiaan harus menjadi satu yang tidak terpisahkan dari NKRI,” ujarnya.
Medan berharap, HMI dapat mengkoordinir semua kegiatan organisasi kemasyarakatan kepemudaan bahwa, sapu bersih PUNGLI itu harus ditindak lanjuti, tidak hanya dari diskusi atau debat publik, tetapi harus ditindak lanjuti dengan kegiatan terjun langsung berupa aksi, seperti melaporkan jika ditemukan terjadinya pungli. Ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah maupun jajarannya, kepolisian beserta jajarannya dan seluruh anggota HMI cabang Jombang,”pungkas Medan. (rin/yun)
